Disparbud Belu Jatuhkan Denda Adat Usai Keluhan Wisata Fulan Fehan

Pengelolaan destinasi wisata Fulan Fehan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi sorotan setelah seorang wisatawan mengeluhkan tarif dan fasilitas yang dinilai tidak memadai. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Belu merespons persoalan tersebut dengan meminta maaf, menjatuhkan denda adat kepada komunitas pengelola, serta merencanakan evaluasi menyeluruh, dilansir dari Detik Travel.

Keluhan tersebut disampaikan Yudi Tarigan, seorang turis sekaligus konten kreator, melalui akun Instagram @yuditarigan_. Unggahannya mengenai biaya berwisata dan kondisi fasilitas di kawasan savana itu kemudian menyebar luas di media sosial.

Pengalaman berkemah menjadi salah satu persoalan yang disoroti Yudi. Ia mengaku membayar Rp 150 ribu untuk mendirikan tenda, tetapi tidak memperoleh fasilitas air meskipun kawasan tersebut disebut menyediakan sejumlah sarana.

Dalam unggahannya, Yudi menjelaskan kondisi yang ditemuinya selama berkemah di lokasi wisata tersebut.

"Untuk kamping di Fulan Fehan harus membayar Rp 150 ribu, sudah full fasilitas ada, kamar mandi tapi airnya tidak ada, juga lampu hias di malam hari," tulis @yuditarigan dalam akun Instagramnya.

Persoalan serupa, menurut Yudi, juga ditemukan pada rumah inap yang ditawarkan kepada pengunjung. Tarif menginap disebut mencapai sekitar Rp 250 ribu per malam, sementara kamar mandi berada di luar dan tidak tersedia air.

Pengunjung yang ingin mandi harus mengambil air sendiri dan membelinya secara terpisah. Kondisi tersebut menambah keluhan mengenai kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dan fasilitas yang tersedia di destinasi wisata itu.

Pungutan Parkir Dipertanyakan

Selain biaya berkemah dan penginapan, Yudi mempermasalahkan pungutan sebesar Rp 10 ribu ketika ia membeli kopi dengan harga Rp 10 ribu. Ia mengatakan diminta membayar biaya parkir masuk di kawasan tersebut.

Menurut Yudi, petugas menyebut pungutan itu sebagai uang parkir, bukan tiket masuk. Ia mempertanyakan ketentuan tersebut karena menilai nominalnya terlalu tinggi apabila pembayaran itu sebenarnya merupakan biaya masuk destinasi wisata.

"Karena statement uang parkir bukan tiket masuk. Tapi kalau tiket masuk ya kemahalan sih," ungkapnya.

Yudi juga mengaku melihat sebuah mobil memasuki kawasan wisata tanpa membayar parkir. Sementara itu, ia menyebut uang yang dibawanya semula hanya Rp 50 ribu dan tersisa Rp 30 ribu untuk meneruskan perjalanan menuju Kota Atambua.

"Sebelumnya ia melihat sebuah mobil namun tidak membayar parkir masuk. Nahasnya uang saya cuman Rp 50 ribu, eh sekarang sisa Rp 30 ribu untuk masuk ke Kota Atambua," keluhnya.

Disparbud Belu Minta Maaf dan Kenakan Denda Adat

Menanggapi video yang beredar, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Belu, Januaria Nona Alo, menyampaikan permohonan maaf kepada Yudi dan pengunjung lain yang mengalami ketidaknyamanan. Ia menyebut kritik masyarakat sebagai bahan untuk membenahi pengelolaan pariwisata di Kabupaten Belu.

Dalam keterangannya melalui sambungan telepon, Januaria menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap masukan pengunjung, termasuk kritik yang disampaikan melalui media sosial.

"Pada kesempatan pertama kami sampaikan permohonan maaf, atas ketidaknyamanan yang dialami oleh salah satu konten kreator dan juga pengunjung lainnya, yang mungkin tidak sempat sampaikan saran dan kritiknya, tapi melalui video yang sudah beredar," ujar Januaria.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kritik tersebut dan menilai masukan publik dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata di wilayahnya.

"Atas ketidaknyamanan ini kami menyampaikan permohonan maaf. Dan juga, kami sampaikan terimakasih atas kritikan melalui video ini. Menurut kami, dari kritikan ini kami bisa memperbaiki pariwisata di Kabupaten Belu," terangnya.

Januaria menjelaskan bahwa tarif masuk Fulan Fehan telah diatur melalui Perdes Nomor 6 Tahun 2021 yang berpedoman pada Perda Kabupaten Belu. Berdasarkan ketentuan tersebut, biaya masuk kendaraan roda dua ditetapkan sebesar Rp 8 ribu, sedangkan kendaraan roda empat dikenai Rp 20 ribu.

Pengunjung yang datang dengan berjalan kaki tidak dipungut biaya masuk. Januaria menegaskan ketentuan tersebut untuk memperjelas perbedaan tarif berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan pengunjung.

"Kalau pejalan kaki gratis," tegasnya.

Menurut Januaria, kawasan wisata Fulan Fehan dikelola oleh komunitas adat. Sebagai tindak lanjut atas persoalan yang mencuat, pemerintah daerah telah menjatuhkan denda adat kepada komunitas pengelola Festival Fulan Fehan pada Senin 19 Oktober 2026.

"Yang mengelola tempat destinasi Fulan Fehan adalah komunitas adat maka, tindakan yang sudah kami lakukan yang pertama, pada Senin 19 Oktober 2026, sudah dilakukan denda adat terhadap komunitas pengelola Festival Fulan Fehan," jelasnya.

Setelah pemberian sanksi adat tersebut, Disparbud Belu akan melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan destinasi. Pemeriksaan lanjutan itu dijadwalkan berlangsung pada hari berikutnya untuk menindaklanjuti persoalan yang muncul.

"Dan akan dilanjutkan dengan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan destinasi Fulan Fehan. Setelah selesai denda adat, akan dilanjutkan dengan evaluasi secara menyeluruh yang akan kami lakukan pada besok hari," ujarnya.