Charles III Hadapi Tuntutan Reparasi Perbudakan di Karibia

Desakan agar Inggris bertanggung jawab atas warisan perdagangan budak transatlantik kembali menguat menjelang pertemuan puncak Persemakmuran di Antigua dan Barbuda. Raja Charles III menghadapi tuntutan negara-negara Karibia untuk menyampaikan permintaan maaf resmi serta mendukung reparasi bagi masyarakat terdampak, di tengah penolakan pemerintah Inggris terhadap kompensasi finansial. Seperti dilansir dari Internasional, Charles menyampaikan penyesalan atas penderitaan akibat perbudakan ketika berbicara di Bahama pada Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang Pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran yang dijadwalkan dimulai pada Minggu. Raja Charles III menilai pengakuan terhadap penderitaan dan ketidakadilan masa lalu merupakan langkah yang sepantasnya dilakukan. Ia juga menyebut para pemimpin negara terdampak akan membahas persoalan tersebut dalam pertemuan tingkat tinggi.

Meski demikian, Istana Buckingham telah memberikan isyarat bahwa Charles tidak akan menyampaikan permintaan maaf resmi atas nama Inggris. Pemerintah Inggris juga berulang kali menolak tuntutan pemberian reparasi finansial atas keterlibatannya dalam perdagangan budak transatlantik.

Ketua Komite Reparasi Nasional Bahama, Niambi Hall Campbell-Dean, menilai pengakuan dan penyesalan saja belum cukup untuk memenuhi tuntutan masyarakat terdampak. Ia mendorong adanya tindakan nyata yang sebanding dengan penderitaan akibat perbudakan. Menurut Campbell-Dean, masyarakat tidak lagi membutuhkan pernyataan diplomatis mengenai pemulihan hubungan. Ia menilai tindakan konkret jauh lebih diperlukan untuk menjawab dampak sejarah tersebut.

Besarnya tuntutan reparasi berkaitan dengan skala perdagangan budak selama berabad-abad. Catatan sejarah menunjukkan sedikitnya 12,5 juta orang Afrika diculik dan dijual sebagai budak oleh pedagang Eropa sepanjang abad ke-15 hingga ke-19. Inggris diperkirakan mengangkut sekitar 3,2 juta orang melintasi Samudra Atlantik. Angka tersebut menempatkan Inggris sebagai salah satu negara dengan keterlibatan terbesar dalam perdagangan manusia tersebut.

Sejarawan University of Sussex, Alan Lester, menjelaskan bahwa gerakan penentang reparasi selama ini membentuk persepsi bahwa kompensasi hanya berkaitan dengan pembayaran uang. Padahal, tuntutan negara-negara Karibia memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar pemberian dana. Melalui Komunitas Karibia (CARICOM), para pemimpin kawasan tersebut mendorong berbagai bentuk reparasi.

Tuntutannya mencakup keringanan utang, pendanaan pembangunan, peningkatan pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Berbagai program tersebut dipandang sebagai bentuk penanganan ketimpangan yang memiliki akar sejarah pada perbudakan dan kolonialisme. Pendekatan ini juga menjadi bagian dari agenda negara-negara Karibia dalam memperjuangkan keadilan historis.

Komentator kerajaan Afua Hagan menilai Charles berada dalam posisi sulit karena pengakuan atas penderitaan masa lalu memiliki konsekuensi berbeda dibandingkan permintaan maaf resmi. Menurut Hagan, permintaan maaf membawa makna yang jauh lebih besar daripada sekadar menyampaikan penyesalan.

Pada 2023, Istana Buckingham menyatakan Charles mendukung penelitian mengenai hubungan kerajaan Inggris dengan perbudakan. Dukungan tersebut muncul setelah surat kabar The Guardian mengungkap dokumen yang memperlihatkan keterkaitan historis kerajaan dengan praktik perbudakan. Penelitian mengenai warisan tersebut juga terus berkembang.

Peneliti independen Desiree Baptiste mengatakan kepada Reuters bahwa bukunya berjudul George IV, Empire, and Objects of Prestige akan memuat dokumen House of Lords serta catatan pemerintah Inggris. Dokumen tersebut menunjukkan keuntungan dari tenaga kerja budak turut membiayai pembuatan furnitur dan dekorasi yang dipesan Raja George IV untuk sejumlah kediaman kerajaan. Temuan ini memperluas pembahasan mengenai manfaat ekonomi perbudakan bagi institusi kerajaan Inggris.

Royal Collection Trust, lembaga amal yang mengelola dan memamerkan koleksi seni serta benda bersejarah atas nama raja, menyatakan penelitian berkelanjutan membantu mereka meninjau kembali catatan sejarah. Upaya tersebut dilakukan untuk memperbaiki informasi mengenai benda koleksi maupun konteks sejarah yang menyertainya.