BSI Tawarkan Sukuk Keberlanjutan Rp 2 Triliun dengan Imbal Hasil 7,2 Persen

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menawarkan sukuk mudharabah berlandaskan keberlanjutan tahap III tahun 2026 senilai Rp 2 triliun, dengan indikasi imbal hasil 7% hingga 7,2% per tahun dan tenor 370 hari kalender hingga tiga tahun. Dilansir dari Keuangan berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 Oktober 2026, penerbitan ini ditujukan untuk mendukung pembiayaan kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan sosial. Penerbitan tersebut merupakan bagian dari program Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI yang menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp 10 triliun.

Pada tahap III, BSI membagi penerbitan menjadi tiga seri dengan nilai, jangka waktu, dan indikasi imbal hasil berbeda. Seri A memiliki nilai penerbitan Rp 900 miliar dengan indikasi imbal hasil 7% per tahun dan tenor 370 hari kalender. Seri B ditawarkan senilai Rp 230 miliar dengan indikasi imbal hasil 7,05% per tahun dan tenor dua tahun, sedangkan Seri C bernilai Rp 870 miliar dengan indikasi imbal hasil 7,2% per tahun dan tenor tiga tahun.

Menurut informasi penerbitan, pembayaran pendapatan bagi hasil seluruh seri dilakukan setiap tiga bulan. Pembayaran pertama dijadwalkan pada 11 Februari 2027, sementara pelunasan pokok dilakukan sekaligus ketika masing-masing seri mencapai tanggal jatuh tempo.

Masa penawaran umum dijadwalkan berlangsung pada 4–6 November 2026. Setelah itu, penjatahan dilakukan pada 9 November 2026, distribusi elektronik pada 11 November 2026, dan pencatatan sukuk di BEI pada 12 November 2026. Dari sisi penggunaan dana, BSI mengalokasikan hasil penerbitan setelah dikurangi biaya emisi untuk pembiayaan baru atau pembiayaan kembali yang memenuhi kriteria keberlanjutan. Dokumen penerbitan menetapkan porsi 30%–50% untuk kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) dan 50%–70% untuk kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS).

Kategori lingkungan mencakup energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, serta bangunan berwawasan lingkungan. Sementara itu, kategori sosial meliputi infrastruktur dasar yang terjangkau, akses layanan esensial, perumahan terjangkau, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, serta pemberdayaan sosial-ekonomi. BSI menetapkan bahwa kebutuhan pembiayaan yang tidak tercukupi oleh dana sukuk akan ditutup menggunakan arus kas internal perseroan. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari rencana pendanaan untuk memenuhi alokasi kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan sosial.

Dari aspek pemeringkatan, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idAAA(sy) atau Triple A Syariah kepada sukuk tersebut. Penerbitan menggunakan skema kesanggupan penuh (full commitment) dengan empat penjamin pelaksana emisi efek, yaitu PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Mega Capital Sekuritas. BSI menyatakan sukuk ini tidak dijamin dengan agunan khusus dan tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Instrumen tersebut juga memiliki risiko investasi, termasuk kemungkinan gagal bayar dan risiko likuiditas apabila sulit diperdagangkan di pasar sekunder.