BPK Temukan Penyaluran KUR Bermasalah Rp181,17 Miliar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tidak sesuai ketentuan kepada 67.414 rekening debitur sepanjang 2025. Temuan dalam pemeriksaan pengelolaan subsidi tersebut melibatkan empat bank milik negara dengan nilai subsidi bermasalah mencapai Rp181,17 miliar, sebagaimana dilansir dari Keuangan. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026, BPK mencatat koreksi negatif hingga Rp1,84 triliun berdasarkan hasil pemeriksaan pengelolaan subsidi tahun 2025.

Penyaluran KUR yang tidak sesuai ketentuan menjadi salah satu permasalahan signifikan yang disoroti dalam laporan tersebut. Empat bank yang tercatat dalam temuan itu adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Mandiri Tbk. BRI mencatat nilai subsidi bermasalah terbesar, yakni Rp128,71 miliar.

Sementara itu, nilai subsidi yang dinilai bermasalah di BNI mencapai Rp19,87 miliar, Bank Mandiri sebesar Rp18,38 miliar, dan BSI senilai Rp14,19 miliar. Seluruh nilai tersebut merupakan bagian dari total Rp181,17 miliar yang berkaitan dengan penyaluran KUR kepada puluhan ribu rekening debitur.

BPK mengidentifikasi sejumlah kondisi yang menyebabkan penyaluran KUR dinilai tidak memenuhi ketentuan. Salah satunya adalah pemberian fasilitas kepada debitur yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (TNI/Polri). Temuan lainnya mencakup debitur yang sedang atau pernah memiliki kredit investasi maupun modal kerja komersial, serta debitur yang masih menerima KUR dari bank lain. BPK juga menemukan penggunaan Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Keterangan Usaha (SKU), atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama pasangan.

Selain itu, penyaluran bermasalah mencakup penyalahgunaan KUR yang telah memiliki ketetapan hukum, debitur dengan fasilitas kredit konsumsi berstatus kolektibilitas selain lancar, serta pembiayaan untuk usaha yang bukan milik debitur bersangkutan. Klaim jaminan yang ditolak oleh penjamin kredit karena tidak memenuhi ketentuan juga termasuk dalam temuan pemeriksaan. Menindaklanjuti temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar dewan komisaris masing-masing bank meningkatkan pengawasan secara berkala terhadap pengelolaan pembiayaan KUR. Rekomendasi ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan atas penyaluran fasilitas kredit yang memperoleh subsidi pemerintah.

BPK juga meminta dewan direksi keempat bank berkoordinasi dan melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Kementerian Keuangan. Koordinasi tersebut berkaitan dengan kelebihan subsidi bunga KUR tahun 2025 yang tercatat dalam hasil pemeriksaan. Selain proses koordinasi dan rekonsiliasi, BPK merekomendasikan agar kelebihan subsidi sebesar Rp181,17 miliar diperhitungkan dalam pembayaran subsidi untuk periode berikutnya. Rekomendasi itu menjadi bagian dari tindak lanjut atas hasil pemeriksaan pengelolaan subsidi KUR tahun 2025.