BKSDA Tegur Promosi Wisata Anak Krakatau di Kawasan Konservasi

BKSDA Bengkulu menegur 34 akun media sosial dan pelaku usaha wisata yang mempromosikan Cagar Alam Gugus Pulau Anak Krakatau sebagai destinasi wisata. Teguran itu disampaikan melalui surat tertanggal 7 Oktober 2026, dilansir dari Detik Travel.

Surat Nomor S.544/K.10/TU/KSA.04.01/B/10/2026 meminta penghentian promosi, pemasaran, penawaran, hingga penjualan paket perjalanan menuju kawasan tersebut. Larangan juga mencakup pendaftaran, pemesanan, pembayaran, dan pemberangkatan wisatawan.

BKSDA menyebut aktivitas yang harus dihentikan meliputi pendakian, trekking, camping, kunjungan pantai, sightseeing, fotografi wisata, wisata bahari, serta kegiatan rekreasi lain di kawasan cagar alam.

Kepala Seksi KSDA Wilayah III Lampung BKSDA Bengkulu Itno Itoyo mengatakan status Gunung Anak Krakatau sebagai kawasan konservasi telah beberapa kali disosialisasikan.

"Kita sebelumnya sudah beberapa kali melakukan sosialisasi berkenaan dengan keberadaan Gunung Anak Krakatau sebagai kawasan konservasi cagar alam," ujar Itno Itoyo, Kepala Seksi KSDA Wilayah III Lampung BKSDA Bengkulu.

Menurut Itno, promosi wisata ke kawasan itu masih ditemukan sehingga BKSDA meminta pelaku usaha tidak memasukkan Anak Krakatau dalam paket wisata mereka.

"Sehingga kita ingin memastikan teman-teman ini untuk tidak lagi memasukkan Krakatau sebagai sarana untuk mempromosikan wisata mereka," ujar Itno Itoyo, Kepala Seksi KSDA Wilayah III Lampung BKSDA Bengkulu.

Itno menjelaskan Cagar Alam Gugus Pulau Anak Krakatau merupakan kawasan suaka alam yang tidak dapat dimasuki tanpa izin. Kegiatan tertentu seperti penelitian tetap dapat dilakukan melalui mekanisme perizinan.

"Kalau tidak berizin," ujar Itno Itoyo, Kepala Seksi KSDA Wilayah III Lampung BKSDA Bengkulu.

BKSDA menyebut izin untuk kegiatan penelitian dapat dilakukan melalui Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi atau SIMAKSI.

"Penelitian, iya, ada SIMAKSI," ujar Itno Itoyo, Kepala Seksi KSDA Wilayah III Lampung BKSDA Bengkulu.

Selain status konservasi, BKSDA menyoroti Anak Krakatau sebagai gunung api aktif yang aktivitasnya dapat berubah sewaktu-waktu. Faktor keselamatan menjadi salah satu pertimbangan pembatasan akses.

Itno mengatakan 34 akun media sosial dan pelaku usaha yang ditegur berasal dari Lampung, Banten, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Yogyakarta, dan Jakarta.

Proses penegakan hukum membutuhkan keterlibatan aparat lain karena kewenangan BKSDA dalam penindakan terbatas.

"Karena di sisi lain BKSDA dalam konteks ini memang tidak diberi kewenangan untuk penegakan hukum. Untuk proses itu harus melibatkan misalnya polisi, Gakkum," ujar Itno Itoyo, Kepala Seksi KSDA Wilayah III Lampung BKSDA Bengkulu.