BI Perpanjang DP Nol Persen Kredit Kendaraan hingga 2027

Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan uang muka atau down payment (DP) nol persen untuk pembiayaan seluruh jenis kendaraan bermotor baru hingga 31 Desember 2027. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada Rabu (21/10/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Oto, untuk melanjutkan fasilitas yang semula berakhir pada akhir 2026.

Perpanjangan tersebut membuat ketentuan DP minimum nol persen tetap berlaku mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Desember 2027. Namun, berdasarkan ketentuan BI, fasilitas ini hanya dapat diterapkan oleh bank yang memenuhi persyaratan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) maupun rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF).

Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan perubahan masa berlaku kebijakan tersebut dalam hasil rapat dewan gubernur. Ia menjelaskan bahwa ketentuan baru akan menggantikan batas waktu sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2026.

"Kredit pembiayaan kendaraan bermotor paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru yang semula berakhir 31 Desember 2026 menjadi berlaku efektif 1 Januari 2027 hingga 31 Desember 2027," kata Gubernur BI Destry Damayanti.

Ketentuan DP nol persen tidak berlaku otomatis bagi seluruh bank. Mengacu pada peraturan BI, bank harus memenuhi kriteria kesehatan pembiayaan, termasuk rasio kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah secara bruto di bawah 5 persen.

Persyaratan tersebut menjadi dasar bagi bank untuk menerapkan uang muka minimum nol persen dalam pembiayaan kendaraan bermotor baru. Dengan demikian, penerapan fasilitas tetap bergantung pada pemenuhan kriteria yang ditetapkan regulator.

BI juga menetapkan batas minimum uang muka bagi bank yang tidak memenuhi persyaratan NPL atau NPF. Dalam ketentuan yang berlaku hingga 31 Desember 2026, pembiayaan kendaraan roda dua dikenai DP minimum 10 persen.

Untuk kendaraan roda tiga atau lebih yang digunakan bagi keperluan nonproduktif, batas uang muka minimum juga ditetapkan sebesar 10 persen. Sementara itu, kendaraan roda tiga atau lebih untuk keperluan produktif memiliki batas DP minimum 5 persen.

Perpanjangan kebijakan DP nol persen mempertahankan ketentuan pembiayaan kendaraan bermotor baru untuk satu tahun tambahan, dengan penerapan yang tetap mengikuti persyaratan rasio kredit atau pembiayaan bermasalah dari BI.