Batubara Bertahan Tinggi Saat Aturan Ekspor DSI Belum Pasti

Harga batubara berpeluang bertahan di level tinggi lebih lama dari perkiraan pasar, meski industri masih menghadapi ketidakpastian terkait implementasi kebijakan ekspor melalui Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI. Hal tersebut dilansir dari Investasi. Analis Mirae Asset Sekuritas Fauzan Luthfi Djamal dalam riset 7 Oktober 2026 mempertahankan rekomendasi neutral untuk sektor batubara.

Sejumlah aturan teknis ekspor masih disusun sehingga dampaknya terhadap kinerja perusahaan belum sepenuhnya terlihat. Dari sisi pasar, kenaikan harga acuan batubara Indonesia atau HBA dan harga batubara Newcastle menjadi faktor pendukung. HBA tercatat 19%-35% lebih tinggi dibandingkan level Januari 2026, sedangkan harga batubara Newcastle berada di kisaran US$ 150 per ton.

Fauzan menilai penguatan harga batubara dapat berlangsung lebih lama dibandingkan perkiraan yang tercermin dalam kontrak berjangka. Kondisi ini didukung harga minyak mentah Brent yang berada di atas US$ 100 per barel di tengah ketidakpastian di Selat Hormuz.

Selain itu, harga LNG spot Asia mencapai US$ 26 per MMBtu pada September 2026, meningkat dari US$ 10,40 per MMBtu pada Februari 2026. Faktor lain yang menopang pasar adalah El Niño, kekurangan pasokan listrik di India, serta penurunan produksi batubara Indonesia. Namun, prospek harga perlu kembali dievaluasi apabila konflik di kawasan Teluk selesai dan memicu penurunan harga energi. Perubahan juga dapat terjadi jika aturan ekspor baru tetap mempertahankan jalur penjualan yang berlaku saat ini.

Pemerintah memulai masa transisi pengawasan ekspor batubara, minyak kelapa sawit, dan ferroalloy melalui DSI sejak 1 Juni 2026. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah PP No. 24/2026 tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Tiga komoditas tersebut mencatat nilai ekspor gabungan sebesar US$ 66,1 miliar pada 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Selama masa transisi, eksportir masih dapat melakukan kontrak dan pengiriman langsung kepada pembeli.

Meski demikian, setiap transaksi dan pengiriman wajib dilaporkan kepada DSI melalui sistem kepabeanan. Implementasi penuh yang sebelumnya diindikasikan berlaku pada 1 September 2026 kini diarahkan mulai 1 Januari 2027. Hingga 1 Oktober, DSI telah melakukan uji coba portal data bersama enam asosiasi industri.

Uji coba ekspor direncanakan berlangsung pada pertengahan Oktober. Menurut Fauzan, peran komersial DSI masih belum terdefinisi secara lengkap. DSI diperkirakan berada di antara produsen dan pembeli dalam proses ekspor, sementara fungsi yang dijelaskan lebih berfokus pada verifikasi harga, volume, dan kualitas.

Kontrak serta penyelesaian transaksi masih berada di tangan eksportir. Sementara itu, biaya layanan DSI belum diumumkan dan masih dihitung berdasarkan prinsip efisiensi serta pemulihan biaya.

Dampak biaya layanan terhadap produsen

Mirae Asset Sekuritas menguji skenario ilustratif biaya sebesar US$ 1-US$ 2 per ton. Dengan volume ekspor tahunan sekitar 460 juta-517 juta ton, pungutan tersebut berpotensi menghasilkan penerimaan sekitar US$ 500 juta-US$ 1 miliar. Simulasi tersebut bukan tarif resmi yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebagai pembanding, pemerintah sebelumnya menunda rencana pengenaan bea keluar batubara sebesar 1%-5% dan revisi tarif royalti pada Mei 2026. Dampak biaya layanan akan berbeda antarprodusen berdasarkan kualitas batubara yang diekspor. Tarif tetap per ton dinilai memberi beban relatif lebih besar kepada produsen batubara berkalori rendah.

Berdasarkan harga acuan yang berlaku efektif 1 Oktober 2026, biaya ilustratif US$ 1-US$ 2 per ton setara dengan 0,8%-1,6% dari harga batubara berkalori 6.322 kkal yang berada di kisaran US$ 123 per ton.

Pada batubara berkalori 3.400 kkal dengan harga sekitar US$ 44 per ton, biaya yang sama setara dengan 2,3%-4,6% dari harga jual. Jika biaya ditetapkan berdasarkan persentase harga, perbedaan dampak antarjenis batubara dapat berkurang. Penjualan domestik tidak termasuk dalam jalur ekspor yang diawasi melalui mekanisme tersebut. Karena itu, pengaruh kebijakan juga bergantung pada proporsi penjualan ekspor dan domestik setiap produsen.

Regulasi lain dan perkembangan hilirisasi

Industri batubara juga menghadapi perubahan regulasi lain. Persetujuan kuota produksi kini dilakukan setiap tahun, menggantikan siklus tiga tahunan. Kuota awal 2026 ditetapkan mendekati 600 juta ton, sedangkan revisi persetujuan mengarah pada produksi sekitar 720 juta ton dibandingkan realisasi 817 juta ton pada 2025.

Pemerintah menerapkan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri selama 12 bulan berdasarkan PP No. 21/2026, dengan batas konversi ke rupiah sebesar 50%. Kementerian ESDM juga mengindikasikan kewajiban pasokan batubara domestik atau domestic market obligation sebesar 30% atau lebih. Rencana revisi batas harga batubara sebesar US$ 70 per ton untuk pembangkit listrik masih ditinjau pada Juni 2026.

Sementara itu, bursa komoditas mineral dan komoditas strategis, ICOMEX, telah diluncurkan pada 17 September 2026. Di sektor hilirisasi, Arutmin dan KPC milik Bumi Resources memulai pembangunan pabrik metanol berkapasitas 2 juta ton per tahun pada 31 Agustus 2026. PT Bukit Asam Tbk menargetkan pembangunan pabrik dimethyl ether atau DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun pada 2027.

Tiga proyek hilirisasi yang paling maju diperkirakan membutuhkan sekitar 23 juta ton batubara per tahun atau kurang dari 5% ekspor batubara Indonesia pada 2025. Kepastian harga DME, pendanaan, dan pasokan batubara masih menjadi hal yang perlu diselesaikan.

Mirae Asset Sekuritas menilai perkembangan aturan biaya layanan DSI, mekanisme penetapan harga, serta persetujuan penggunaan kontraktor terafiliasi menjadi faktor penting yang perlu dipantau. Perubahan tersebut dapat memengaruhi biaya, operasional, dan perencanaan produksi emiten batubara. Fauzan menyatakan estimasi kinerja emiten batubara belum berubah karena besaran biaya layanan dan batas toleransi harga yang digunakan DSI belum dipublikasikan. Kepastian implementasi kebijakan menjadi faktor penting dalam menilai dampaknya terhadap perusahaan ke depan.