AS Menjatuhkan Sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional atau ICC pada Jumat 9 Oktober 2026 di tengah perselisihan mengenai kewenangan pengadilan tersebut menyelidiki dugaan kejahatan yang melibatkan warga AS dan Israel. Pemerintahan Presiden Donald Trump menyatakan langkah itu bertujuan membatasi operasional ICC.

Menurut laporan Republika, sanksi mencakup pemblokiran aset ICC dalam yurisdiksi AS serta pembatasan transaksi. Departemen Keuangan AS memberikan masa tenggang enam bulan bagi perusahaan dan individu Amerika untuk menghentikan kerja sama bisnis dengan lembaga tersebut.

Menurut CNBC Indonesia, kebijakan terbaru ini lebih luas dibanding langkah sebelumnya karena kini menyasar institusi ICC, bukan hanya hakim dan jaksa. Beberapa transaksi seperti telekomunikasi, perangkat lunak, pembayaran pensiun, dan urusan tahanan dikecualikan.

Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS, mengatakan pemerintahannya menolak kewenangan ICC terhadap warga Amerika dan mengaitkan sanksi dengan keberatan atas penyelidikan pengadilan tersebut.

"Entah ICC menghentikan ancamannya, atau kami yang akan menghabisi ICC," ujar Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS.

Rubio juga menyebut pembatasan itu ditujukan untuk menghentikan sumber daya ICC dan membatasi kemampuannya beroperasi. Washington sebelumnya telah mengecam surat perintah penangkapan ICC terhadap pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, serta penyelidikan terkait personel AS di Afghanistan.

"Kami akan melarang transaksi dengan mahkamah yang bertindak sewenang-wenang ini, memutus sumber daya mereka, dan melumpuhkan kemampuan mereka untuk beroperasi melawan kami," ujar Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS.

Dalam pernyataan lain, Rubio menegaskan penolakan pemerintah AS terhadap pengadilan tersebut. Pemerintahan Trump sebelumnya juga pernah menjatuhkan sanksi terhadap pejabat ICC pada masa jabatan pertamanya, sebelum dicabut oleh pemerintahan Joe Biden.

"Kami tidak membutuhkan pengadilan itu dan kami tidak menginginkannya," ujar Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS.

ICC menyatakan sanksi tersebut mengarah pada lembaga independen yang dibentuk melalui perjanjian internasional dan memiliki mandat dari 125 negara pihak untuk menangani kasus genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, serta kejahatan agresi.

"Ini merupakan upaya untuk menghalangi jalannya penegakan hukum dan mencegah Pengadilan menjalankan tugas yang menjadi alasan pembentukannya," ujar Mahkamah Pidana Internasional.

ICC menyampaikan bahwa langkah AS berkaitan dengan upaya lembaga itu menjalankan mandat hukumnya. Mahkamah menyebut sanksi tersebut sebagai serangan terhadap prinsip hukum internasional.

"Ini adalah serangan terhadap supremasi hukum dan fondasi tatanan hukum internasional, yang mencederai prinsip dasar bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum," ujar Mahkamah Pidana Internasional.

Rubio kembali menegaskan sikap pemerintah AS terhadap proses hukum ICC yang menyangkut warga negaranya. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Washington memperluas sasaran sanksi dari individu ke institusi.

"Presiden Trump tidak akan pernah membiarkan Mahkamah Pidana Internasional mengadili warga Amerika," ujar Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS.

Setelah pengumuman sanksi, Rubio menyatakan langkah tersebut akan menghentikan akses ICC terhadap sumber daya tertentu. Ia mengatakan kebijakan itu merupakan respons atas tindakan pengadilan yang dianggap melampaui kewenangannya oleh Washington.

"Entah ICC yang menghentikan ancamannya, atau kami yang akan mengakhiri ICC," ujar Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS.

Wakil Jaksa ICC Nazhat Shameem Khan mengatakan pekerjaan lembaga tersebut tetap berjalan meski menghadapi tekanan. ICC juga disebut telah menyiapkan langkah antisipasi, termasuk perubahan penggunaan perangkat lunak dan pengaturan layanan pendukung.

"Pekerjaan kami akan terus berjalan di seluruh situasi, penyelidikan, dan penuntutan kami," ujar Nazhat Shameem Khan, Wakil Jaksa ICC.

Pengumuman sanksi AS terjadi beberapa jam setelah Navi Pillay, mantan hakim ICC, menerima Hadiah Nobel Perdamaian 2026. Komite Nobel menyebut penghargaan itu sebagai dukungan bagi lembaga peradilan internasional ketika hakim dan institusinya menghadapi tekanan politik.