AS Dorong Perundingan Damai Ukraina Rusia Lewat Oslo

Upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina kembali menjadi agenda diplomatik Amerika Serikat melalui rangkaian pertemuan di Oslo, Norwegia, yang melibatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, utusan khusus Presiden AS Donald Trump Steve Witkoff, dan mitra-mitra Eropa. Pada 22 Oktober 2026, Washington mendorong penyusunan usulan perdamaian sebelum Witkoff melanjutkan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Menurut laporan Riau ANTARA, agenda di Oslo dirancang untuk menyelaraskan pendekatan Ukraina, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa dalam mempersiapkan kemungkinan dimulainya kembali perundingan dengan Moskow. Pertemuan tersebut melibatkan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store, perwakilan Inggris, Prancis, Jerman, dan Polandia, serta NATO.

Sebelum pertemuan di Oslo, Witkoff dan Jared Kushner, menantu Trump yang turut membantu upaya diplomasi, telah berbicara dengan Zelensky pada Minggu, 18 Oktober. Kushner dijadwalkan mengikuti pertemuan di Norwegia secara daring karena mengalami flu, sedangkan Witkoff direncanakan meneruskan perjalanan ke Rusia untuk menyampaikan gagasan yang dibahas bersama Ukraina dan mitra Eropa.

Dalam laporan Detik pada 21 Oktober, Trump mendesak Zelensky agar mencapai kesepakatan dengan Rusia. Ia menilai pemimpin Ukraina itu seharusnya dapat mencapai kesepakatan sejak dua tahun sebelumnya, ketika keduanya sempat berbincang di Ruang Oval, Gedung Putih.

Trump menyampaikan tuntutannya kepada wartawan di Ruang Oval dengan menekankan perlunya kemauan dari pihak Ukraina untuk berunding.

"Kami ingin Zelensky membuat kesepakatan. Dia bisa membuat kesepakatan. Dia seharusnya bisa membuat kesepakatan dua tahun lalu saat kami berbincang singkat di Ruang Oval," ujar Trump.

Ia juga mempertanyakan kemampuan Ukraina untuk terus menghadapi perang dan menyebut perlunya kesediaan Zelensky mengambil langkah menuju kesepakatan.

"Dia harus memiliki keinginan untuk membuat kesepakatan, karena menurut saya rakyatnya tidak akan tahan lagi dengan situasi ini," kata Trump.

Pernyataan tersebut muncul di tengah memburuknya hubungan Kyiv dan Washington. Trump sebelumnya mengkritik Zelensky terkait serangan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia dan mengambil langkah pelonggaran sebagian sanksi demi mencapai kesepakatan pasokan diesel dengan Putin. Pada Februari 2025, Trump, Wakil Presiden JD Vance, dan Zelensky juga terlibat konfrontasi sengit di Ruang Oval yang disiarkan televisi.

Selain mendorong kesepakatan, Trump menyatakan telah meminta Putin membebaskan Stephen Hubbard, warga negara Amerika Serikat yang ditawan pasukan Rusia setelah berada di Ukraina. Ia mengisyaratkan kemungkinan tercapainya kesepakatan terkait pembebasan Hubbard dalam waktu dekat.

Menanggapi pertanyaan wartawan AFP mengenai pembicaraannya dengan pemimpin Rusia tersebut, Trump mengatakan permintaannya telah disampaikan secara langsung.

"Saya telah berbicara dengan Presiden Putin mengenai Bapak Hubbard. Saya telah berbicara panjang lebar dengannya. Saya telah memintanya untuk membebaskan dia. Kita lihat saja apa yang akan terjadi," ujar Trump.

Trump kemudian meminta wartawan memantau perkembangan persoalan tersebut dalam beberapa hari berikutnya.

"Ikuti saja perkembangannya. Ingatlah pertanyaan itu beberapa hari lagi, karena saya melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain," tambah Trump.

Dalam kesempatan terpisah, Trump juga mempertanyakan apakah Zelensky masih menjadi tokoh yang tepat untuk mewakili Ukraina dalam negosiasi. Ia menyarankan agar Ukraina mempertimbangkan penunjukan perwakilan lain, dengan alasan banyaknya korban jiwa akibat perang.

"Saya pikir sudah waktunya bagi orang lain untuk bernegosiasi atas nama Ukraina, karena apa yang telah terjadi? Begitu banyak orang yang tewas. Mereka kehilangan populasi laki-laki mereka. Mungkin sudah waktunya bagi Zelensky untuk menunjuk orang lain untuk bernegosiasi," kata Trump.

Zelensky sebelumnya menyambut baik dimulainya kembali pertukaran intelijen Amerika Serikat mengenai ancaman serangan Rusia. Namun, setelah bertemu dengan utusan Washington di Oslo, ia menegaskan bahwa Ukraina harus dilibatkan dalam setiap pembicaraan yang menentukan masa depannya.

Posisi Kyiv tersebut menjadi salah satu persoalan penting dalam upaya diplomasi Washington, terutama karena pernyataan Trump yang menyalahkan Ukraina atas kegagalan mengakhiri perang telah memunculkan kekhawatiran di kalangan pemerintah Ukraina mengenai arah kebijakan Amerika Serikat.

Sementara itu, Kremlin menyatakan bahwa penyelesaian konflik harus menghasilkan perdamaian jangka panjang, bukan hanya penghentian sementara pertempuran. Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan bahwa posisi Moskow mengenai kemungkinan gencatan senjata di sektor energi dengan Ukraina tidak berubah.

"Tidak ada yang berubah. Kami membutuhkan perdamaian, bukan gencatan senjata," kata Peskov.

Peskov juga menekankan bahwa keputusan mengenai masa depan Ukraina memerlukan keterlibatan perwakilan dari Kyiv. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Washington berupaya menyelaraskan pandangan Ukraina dan mitra Eropa sebelum melanjutkan pembicaraan dengan Rusia.

"Tentu saja, persoalan Ukraina tidak mungkin diselesaikan sepenuhnya tanpa keterlibatan perwakilan dari Kyiv. Karena itu, perwakilan Kyiv harus mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ini penting untuk diperhatikan," ujarnya.

Dalam laporan Metro TV News pada 21 Oktober, Peskov turut menanggapi pernyataan Presiden Finlandia Alexander Stubb mengenai sikap bersama negara-negara Eropa terhadap Ukraina. Ia menyatakan bahwa nilai kontribusi Stubb terhadap penyelesaian konflik bergantung pada apakah usulan yang disampaikan dapat membantu proses diplomasi secara konstruktif.

"Kita akan melihat seberapa konstruktif kontribusi yang dapat diberikan Stubb. Jika ia dapat memberikan kontribusi yang konstruktif, hal itu dapat dipandang positif. Namun, jika tidak, dan ia hanya mengulangi posisi bersama Eropa, kemungkinan besar itu tidak akan menjadi kontribusi yang konstruktif," kata Peskov.

Dalam perkembangan lain yang dilaporkan Metro TV News, Peskov mengatakan Kremlin belum meninjau dokumen Dewan Antarpemerintah Eurasia mengenai kemungkinan konsekuensi penangguhan keanggotaan Armenia dalam Uni Ekonomi Eurasia. Dokumen yang diterbitkan pemerintah Rusia, Belarus, Kazakhstan, dan Kirgizstan itu berjudul "Tentang Kemungkinan Konsekuensi Penangguhan Penerapan Perjanjian Uni Ekonomi Eurasia 29 Mei 2014 terhadap Republik Armenia."