ANJT Koordinasikan Permintaan NEA Terkait Karhutla Kalimantan Barat

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) terus berkoordinasi dengan First Resources Limited (FRL) terkait permintaan informasi dari National Environment Agency (NEA) Singapura yang berkaitan dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Dalam keterbukaan informasi pada 2 November 2026, perseroan menjelaskan posisi hukumnya serta potensi dampak terhadap kegiatan usaha.

Dilansir dari Investasi, First Resources telah menyampaikan informasi mengenai pemberitahuan tersebut kepada Singapore Exchange Regulation (SGX RegCo). ANJT menjelaskan bahwa pemberitahuan NEA ditujukan kepada FRL, bukan secara langsung kepada perseroan maupun entitas anaknya.

Dalam keterbukaan informasi tersebut, ANJT memberikan penjelasan mengenai ruang lingkup pemberitahuan yang diterima oleh pihak terkait.

"Pemberitahuan tersebut ditujukan kepada FRL dan tidak secara langsung ditujukan kepada perseroan maupun entitas anaknya," tulis ANJT dalam keterbukaan informasi.

Meski demikian, ANJT tetap menjalin koordinasi dengan FRL untuk membantu penyediaan dokumen dan informasi yang relevan dengan permintaan NEA. Langkah tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Perseroan juga telah menelaah berbagai informasi terkait, termasuk kemungkinan dampak permintaan NEA terhadap kegiatan usaha dan entitas anaknya.

Dalam penanganan kejadian karhutla di Kalimantan Barat, salah satu entitas anak ANJT telah bekerja sama dengan instansi pemerintah berwenang. Kerja sama tersebut mencakup pemberian keterangan serta penyediaan data lapangan yang relevan.

ANJT menyampaikan bahwa hingga tanggapan disampaikan berdasarkan informasi yang tersedia, belum ada sanksi maupun denda yang dijatuhkan kepada perseroan atau entitas anaknya terkait kejadian tersebut.

"Sampai dengan penyampaian tanggapan berdasarkan informasi yang tersedia, belum terdapat sanksi atau denda yang dikenakan kepada perseroan maupun entitas anaknya sehubungan dengan kejadian tersebut," ujar perseroan.

Selain aspek hukum, ANJT turut mencermati kemungkinan pengaruh perkembangan persoalan tersebut terhadap hubungan komersial dan aktivitas bisnis. Berdasarkan keterbukaan informasi per 2 November 2026, perseroan belum mengidentifikasi risiko material terhadap kedua aspek tersebut.

ANJT juga menyatakan tetap menjaga komunikasi dengan pelanggan, pemasok, kreditur, dan investor. Perseroan memantau informasi yang berpotensi memengaruhi hubungan komersial maupun kepercayaan para pemangku kepentingan.

Dalam penjelasannya, perseroan menyebut koordinasi internal tetap dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan penyampaian informasi kepada pihak terkait.

"Perseroan juga terus mencermati perkembangan informasi yang berpotensi memengaruhi hubungan komersial maupun kepercayaan para pemangku kepentingan, serta melakukan koordinasi dengan fungsi terkait untuk memberikan informasi atau klarifikasi apabila diperlukan," ungkap perseroan.

Sementara itu, Lukman menyampaikan bahwa ANJT masih memperhatikan perkembangan rencana perubahan Transboundary Haze Pollution Act di Singapura. Regulasi tersebut masih berada dalam tahap pembahasan sehingga substansi ketentuan akhirnya belum ditetapkan.

Menurut Lukman, evaluasi terhadap kemungkinan dampak perubahan regulasi akan dilakukan setelah ketentuan yang berlaku memiliki kejelasan.

"Mengingat perubahan ketentuan tersebut masih dalam tahap pembahasan, potensi implikasinya terhadap kegiatan usaha, aspek hukum, maupun hubungan dengan pembeli akan dievaluasi berdasarkan substansi yang nantinya berlaku," kata Lukman.