Airlangga Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan

Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan pemerataan kesejahteraan setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arah kebijakan tersebut di Istana Kepresidenan, Senin (19/10/2026), di tengah penilaiannya bahwa kondisi politik, ekonomi, dan sosial relatif stabil, dilansir dari Nasional.

Airlangga menilai stabilitas nasional menjadi gambaran situasi selama dua tahun pemerintahan berjalan. Pemerintah selanjutnya ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Airlangga menggambarkan kondisi nasional selama periode tersebut sebagai berikut.

"Alhamdulillah, relatif kan situasi stabil. Politik dan ekonomi, serta sosial," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ia juga menjelaskan sasaran pemerintah untuk tahap berikutnya, yakni meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan memastikan kesejahteraan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu.

"Hal yang baru tentu pertumbuhan yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih merata," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Di sektor energi, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai kebijakan pemerintah perlu lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sejumlah persoalan yang disoroti mencakup keterbatasan akses listrik di daerah terpencil, distribusi bahan bakar minyak (BBM), pengembangan energi terbarukan, serta manfaat infrastruktur kelistrikan bagi masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam.

Peneliti Fiskal dan Kebijakan Publik CELIOS, Galau D Muhammad, menilai keberhasilan sektor energi tidak cukup diukur dari keandalan sistem kelistrikan dan penambahan kapasitas pembangkit. Pemerintah juga perlu memperhatikan kecukupan akses energi bagi rumah tangga di berbagai daerah.

Galau menyoroti kondisi rumah tangga yang belum memperoleh layanan listrik secara memadai sebagai salah satu persoalan yang perlu ditangani.

"Kalau kita lihat, memang kita tidak hanya bicara soal keandalan sistem. Namun, di luar itu, kita juga harus bicara mengenai banyaknya rumah yang hari ini belum teraliri listrik secara memadai," ujar Galau D Muhammad, Peneliti Fiskal dan Kebijakan Publik CELIOS.

Menurut Galau, sejumlah wilayah pelosok masih menggunakan generator sebagai sumber energi alternatif karena belum terjangkau jaringan listrik PT PLN (Persero). Pada saat yang sama, pemanfaatan energi terbarukan berbasis komunitas dan rumah tangga dinilai belum berkembang secara optimal.

CELIOS juga menyoroti ketimpangan distribusi BBM antardaerah. Menurut Galau, perbedaan kondisi infrastruktur jalan antara Pulau Jawa dan wilayah luar Jawa menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rantai pasok energi.

Galau menilai perencanaan distribusi perlu mempertimbangkan kebutuhan energi setiap daerah secara proporsional, dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi penyaluran. Pendekatan tersebut ditujukan untuk menekan biaya operasional dan mengoptimalkan pasokan ke wilayah yang mengalami kelangkaan energi.