Logis Dan Beradab & Politik

Pengaruh Jokowi Dinilai Masih Kuat Jelang Pemilu 2029

Bang Mano — Fri, 06 Nov 2026 13:17:22 +0000

Pengaruh politik Joko Widodo dinilai masih berpotensi menentukan arah persaingan partai dan regenerasi kepemimpinan nasional menjelang Pemilihan Umum 2029. Penilaian tersebut disampaikan pengamat politik Iyyas Subiakto setelah mantan Presiden RI itu menghadiri persidangan perkara dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.

Menurut Iyyas, berakhirnya masa jabatan Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI tidak otomatis menghilangkan kekuatan politiknya. Pengaruh tersebut dinilai masih ditopang jaringan pendukung yang kuat serta persepsi publik yang relatif solid.

Iyyas juga menyoroti kemungkinan Jokowi mengambil peran langsung dalam kepemimpinan partai politik. Keterlibatan tersebut diperkirakan dapat memengaruhi konfigurasi kekuatan dan persaingan antarpartai di tingkat nasional.

Kongres AS Siapkan Pemakzulan Pete Hegseth Usai Kekalahan GOP

Rahmat Hidayat — Fri, 06 Nov 2026 08:53:10 +0000

Tekanan politik di Washington meningkat terhadap Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth setelah Partai Republik mengalami kekalahan dalam pemilu sela Kongres pada 3 November 2026. Sejumlah anggota parlemen dari partainya sendiri mendukung langkah pemakzulan yang diperkirakan dapat dibahas DPR AS paling cepat pekan depan, menyusul kontroversi perang Iran.

Menurut laporan CNN yang mengutip sejumlah sumber Partai Republik, anggota DPR dari Kentucky, Thomas Massie, berencana mengajukan resolusi pemakzulan ketika Kongres kembali bersidang. Beberapa politikus Republik memperkirakan usulan tersebut berpeluang memperoleh persetujuan.

Massie, yang dikenal sebagai salah satu pengkritik Donald Trump dari internal Partai Republik, berencana menggunakan mekanisme resolusi istimewa untuk mendorong pemungutan suara. Langkah itu juga dimaksudkan untuk menekan Hegseth agar mengundurkan diri sebelum proses tersebut berlangsung.

Pemilu Sela AS Lahirkan Sejumlah Pemimpin Bersejarah

Dadi Mulya — Fri, 06 Nov 2026 08:11:28 +0000

Pemilu sela Amerika Serikat yang berlangsung pada 3 November 2026 menghasilkan sejumlah perubahan bersejarah dalam peta politik nasional. Selain kemenangan besar Partai Demokrat atas Partai Republik, pemilihan anggota Senat, Kongres, dan gubernur negara bagian juga menghadirkan sejumlah tokoh yang mencatatkan sejarah baru dalam pemerintahan AS.

Sejumlah kemenangan tersebut membuka jalan bagi keterwakilan kelompok yang sebelumnya belum pernah menduduki jabatan tertentu. Keisha Lance Bottoms, mantan wali kota Atlanta, memenangkan pemilihan gubernur Georgia setelah mengalahkan kandidat Partai Republik, miliarder Rick Jackson.

Kemenangan itu menjadikan Bottoms sebagai gubernur perempuan kulit hitam pertama di Amerika Serikat. Ia juga menjadi perempuan dan orang kulit hitam pertama yang memimpin negara bagian Georgia.

Mahfud MD Sebut Listyo Sigit Kapolri Terjelek Sepanjang Sejarah

Dadi Mulya — Fri, 06 Nov 2026 06:28:26 +0000

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD melontarkan sindiran kepada Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman terkait penilaian terhadap Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri terbaik. Dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat (6/11/2026), Mahfud menilai penetapan Sigit sebagai tersangka kasus penyadapan mengubah penilaian tersebut hingga menyebutnya sebagai Kapolri terjelek sepanjang sejarah. Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat membahas pergantian pucuk pimpinan Polri dari Listyo Sigit kepada Jenderal Suyudi Ario Seto.

Ia juga mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto memilih Suyudi untuk menduduki jabatan Kapolri. Menurut Mahfud, Presiden Prabowo memilih langsung Suyudi karena mempertimbangkan profesionalisme dan rekam jejaknya. Ia mengakui tidak ada manusia yang sepenuhnya sempurna, tetapi menilai Suyudi memiliki kualitas profesional yang baik.

"Presiden ambil sendiri, ketemulah Suyudi yang kebetulan orang baik ini. Ya baiklah secara relatif, mau cari orang sempurna ngga ada, kita pun nggak sempurna, pasti ada salahnya dia. Tapi, dari sudut profesionalisme dia baik," ujar Mahfud MD.

Syahganda Sebut Dugaan Penyadapan Prabowo sebagai Makar

Rahmat Hidayat — Thu, 05 Nov 2026 14:23:21 +0000

Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan serius dari Syahganda yang menilai tindakan tersebut berpotensi mengarah pada makar dan mengancam keselamatan kepala negara. Dalam pernyataan resmi pada Kamis (5/11/2026), ia meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk melindungi Presiden dan menjaga kedaulatan negara, dilansir dari Nasional.

Syahganda menegaskan bahwa dugaan penyadapan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurut dia, pemerintah perlu menghadapi segala bentuk tindakan yang diduga mengarah pada makar.

"Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan persoalan serius yang tidak bisa ditoleransi, karena hal itu sudah mengarah ke tindakan makar. Kita harus melawan segala bentuk makar," ujar Syahganda.

Massa Forum Kebangsaan Turunkan Foto Gibran di DPRD DIY

Rahmat Hidayat — Thu, 05 Nov 2026 08:19:25 +0000

Penurunan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mewarnai kegiatan audiensi Forum Kebangsaan Yogyakarta dengan perwakilan anggota DPRD DIY di Kota Jogja, Rabu (4/11/2026). Aksi simbolis tersebut berlangsung di Ruang Banggar sebelum audiensi dimulai dan berkaitan dengan tuntutan pemakzulan Gibran.

Sejumlah peserta mendatangi foto Gibran yang terpasang di sisi kanan mimbar. Aksi tersebut kemudian diikuti seluruh massa forum yang hadir di ruangan tersebut.

Saat menurunkan foto itu, salah seorang peserta menyampaikan seruan di hadapan massa.

Musk Kehilangan Rp 6,7 Triliun Usai Kandidat Dukungannya Kalah

Bang Mano — Thu, 05 Nov 2026 07:28:14 +0000

Investasi politik Elon Musk senilai sekitar US$ 446 juta atau setara Rp 6,7 triliun berujung pada kekalahan sejumlah kandidat yang didukungnya dalam pemilu sela Amerika Serikat. Hasil pemungutan suara pada 4 November 2026 tersebut juga mengancam sejumlah rencana bisnis miliarder teknologi itu, terutama pengembangan infrastruktur pusat data di Texas. Menurut laporan CNBC Indonesia, lebih dari US$ 200 juta dari total dana tersebut dialokasikan untuk aktivitas politik di Texas.

Pengeluaran itu tercatat sebagai sumbangan terbesar yang pernah dikeluarkan seorang individu nonkandidat dalam sejarah pemilu Amerika Serikat. Sejumlah kandidat yang memperoleh dukungan Musk gagal memenangkan persaingan. Ken Paxton kalah dalam pemilihan Senat negara bagian Texas, Vivek Ramaswamy gagal dalam pencalonan Gubernur Ohio, sementara Greg Abbott dikalahkan Gina Hinojosa dari Partai Demokrat dalam pemilihan Gubernur Texas.

Besarnya pengeluaran Musk juga mencolok dibandingkan kontribusi para pemimpin perusahaan teknologi lainnya. Menurut laporan tersebut, pendiri dan CEO perusahaan teknologi lain rata-rata mengeluarkan US$ 20 juta hingga US$ 50 juta per orang selama siklus pemilu ini.

Dasco Bantah Isu Cawapres dan Soroti Pengalihan Kasus Penyadapan

Serly Tjin — Thu, 05 Nov 2026 02:27:40 +0000

Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto turut diwarnai isu pencalonan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden. Dasco membantah kabar tersebut melalui media sosial pada Kamis (5/11/2026) dan menyebutnya sebagai informasi bohong yang mengalihkan perhatian dari perkara penyadapan.

Dasco menilai munculnya isu pencalonan dirinya sebagai calon RI 2 merupakan upaya menggeser perhatian publik dari persoalan penyadapan ilegal yang tengah menjadi sorotan. Ia secara tegas membantah kabar tersebut.

"Ada upaya pengalihan isu dari isu panas penyadapan ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres," kata Dasco.

Netanyahu Tuduh Dana Asing Pengaruhi Pemilu Israel

Rahmat Hidayat — Thu, 05 Nov 2026 02:25:10 +0000

Kebuntuan pembentukan pemerintahan baru Israel memicu tudingan campur tangan asing dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pada 5 November 2026, pemimpin Partai Likud tersebut menyatakan kecurigaan adanya aliran dana besar dari negara lain untuk memengaruhi hasil pemilu yang berlangsung pada 27 Oktober 2026.

Menurut laporan AFP, pernyataan Netanyahu muncul ketika Presiden Israel mulai berkonsultasi dengan sejumlah pihak untuk menentukan kandidat yang akan memperoleh mandat membentuk pemerintahan. Tuduhan tersebut menambah ketegangan politik setelah hasil pemilu tidak memberikan mayoritas kepada kubu mana pun.

Hasil resmi menunjukkan Partai Likud memperoleh 27 kursi di Knesset, sedangkan Partai Yashar pimpinan Gadi Eisenkot menempati posisi kedua dengan 21 kursi. Secara keseluruhan, koalisi Netanyahu mengamankan 53 kursi, sementara blok oposisi memperoleh 48 kursi dari total 120 kursi parlemen.

Mike Johnson Mundur dari Pimpinan Republik di DPR AS

Dadi Mulya — Wed, 04 Nov 2026 23:46:23 +0000

Perubahan peta kekuasaan di Kongres Amerika Serikat mendorong Mike Johnson melepaskan posisinya sebagai pemimpin Partai Republik di DPR. Juru bicara Johnson mengonfirmasi keputusan tersebut setelah Partai Demokrat berhasil menguasai kedua kamar Kongres dalam pemilu sela.

Dilansir AFP pada Kamis (5/11/2026), Johnson telah memberitahukan keputusannya kepada para staf pada Rabu pagi. Langkah itu diambil sehari setelah Partai Demokrat mencatat kemenangan besar atas Partai Republik dan kebijakan Presiden Donald Trump.

Ketika dimintai konfirmasi melalui email mengenai kabar pengunduran diri tersebut, juru bicara Johnson memberikan jawaban singkat.

Mualem Bahas Dana Otsus dan Bendera Aceh Bersama Prabowo

Ade Koswara — Wed, 04 Nov 2026 16:57:56 +0000

Keberlanjutan dana otonomi khusus (Otsus), pengaturan bendera daerah, dan status Lapangan Blang Padang menjadi agenda pembahasan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menyampaikan kepentingan Aceh kepada pemerintah pusat sekaligus menjaga stabilitas dan kelanjutan pembangunan daerah.

Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, Mualem hadir bersama Staf Khusus Gubernur Aceh T. Irsyadi.

Mualem menyebut pembicaraan mencakup optimalisasi pendanaan Otsus, penyelesaian persoalan bendera Aceh, kejelasan status Lapangan Blang Padang, serta perkembangan situasi terkini di wilayah tersebut.

Demokrat Rebut Senat dan DPR AS dalam Pemilu Paruh Waktu

Ade Koswara — Wed, 04 Nov 2026 12:41:27 +0000

Perubahan peta kekuasaan di Amerika Serikat terjadi setelah Partai Demokrat merebut kendali Senat dan DPR dalam pemilihan paruh waktu pada Selasa (3/11/2026). Kemenangan di sejumlah wilayah basis Partai Republik menjadi pukulan politik bagi Presiden Donald Trump, terutama akibat ketidakpuasan pemilih terhadap perang Iran, ekonomi, dan biaya hidup, dilansir dari Internasional. Hasil tersebut mengakhiri dominasi Partai Republik di Kongres selama dua tahun terakhir.

Mayoritas baru Demokrat dijadwalkan mulai bekerja pada Januari 2027 dan diperkirakan akan memperketat pengawasan terhadap pemerintahan Trump. Perubahan komposisi Kongres memberikan Demokrat kewenangan untuk menyelidiki aktivitas pemerintahan, keluarga, serta sekutu politik Trump. Mereka juga dapat menghambat sejumlah nominasi presiden, termasuk calon hakim Mahkamah Agung AS jika terjadi kekosongan jabatan.

Kemenangan Demokrat terlihat di sejumlah negara bagian yang selama puluhan tahun menjadi wilayah kuat Partai Republik. Di Texas, Demokrat merebut satu kursi Senat sekaligus mengalahkan Gubernur petahana Greg Abbott yang telah menjabat selama tiga periode.

Abdul El Sayed Menangkan Kursi Senat AS di Michigan

Ade Koswara — Wed, 04 Nov 2026 12:30:40 +0000

Michigan mencatat sejarah politik baru setelah Abdul El Sayed dari Partai Demokrat memenangkan pemilihan anggota Senat Amerika Serikat dalam pemilu sela 3 November 2026. Ia mengalahkan Mike Rogers, mantan anggota DPR dari Partai Republik yang mendapat dukungan Presiden Donald Trump, sekaligus menjadi Muslim pertama yang terpilih menjadi senator AS.

Hasil sementara yang dihimpun The New York Times menunjukkan El Sayed memperoleh 51,7 persen suara, sedangkan Rogers meraih 46 persen. Perhitungan tersebut mencakup 86 persen suara yang telah masuk, sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia pada Rabu (4/11/2026).

Sementara itu, laporan Kompas.com berdasarkan penghitungan hingga Rabu pagi waktu setempat mencatat El Sayed memperoleh lebih dari 50 persen suara dan Rogers lebih dari 47 persen. Saat itu, sekitar 52 persen suara telah dihitung. Kemenangan tersebut juga diproyeksikan sejumlah media AS dan penyedia data pemilu Decision Desk HQ.

Sugiono Sebut Penyadapan Telepon Presiden sebagai Insubordinasi

Dadi Mulya — Wed, 04 Nov 2026 10:24:15 +0000

Dugaan penyadapan terhadap sambungan telepon Presiden memicu sorotan dari Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono. Ia menilai tindakan tersebut sebagai peristiwa serius yang patut disayangkan karena diduga melibatkan institusi di bawah kepemimpinan Presiden sendiri. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026), dilansir dari Nasional.

Sugiono mempertanyakan motif dan dasar dilakukannya penyadapan terhadap kepala pemerintahan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif biasa karena menyangkut hubungan internal dalam pemerintahan.

Dalam keterangannya, Sugiono menyampaikan bahwa Gerindra memandang peristiwa tersebut sebagai kejadian luar biasa yang membutuhkan perhatian serius.

6 Presiden Indonesia dan Dunia yang Pernah Disadap

Dadi Mulya — Wed, 04 Nov 2026 08:33:20 +0000

Kasus penyadapan yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik internasional. Namun, Prabowo bukan satu-satunya pemimpin Indonesia yang pernah menjadi sasaran penyadapan. Setidaknya ada enam daftar pemimpin Indonesia dan dunia yang pernah menjadi target pengawasan komunikasi ilegal, mulai dari mantan Presiden BJ Habibie hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron.

BJ Habibie
Mantan Presiden ketiga RI, BJ Habibie, pernah menjadi target penyadapan pada 10 Desember 1998. Peristiwa tersebut terjadi ketika Habibie melakukan percakapan telepon dengan Jaksa Agung M Andhi Ghalib, sehari setelah pemeriksaan mantan Presiden Soeharto.
Rekaman percakapan tersebut kemudian disebarluaskan kepada publik melalui majalah Panji Masyarakat edisi 24 Februari 1999.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Prabowo Tunjuk Ariyo Windutomo sebagai Plt Kepala KSP

Diana Sasih — Wed, 04 Nov 2026 07:37:20 +0000

Perubahan kepemimpinan di lingkungan Istana Kepresidenan terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Sebagai pengisi sementara posisi tersebut, Prabowo menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo yang sebelumnya menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres). Keputusan itu diumumkan di Istana, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026), menyusul perkembangan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden.

Dilansir dari Detikcom, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa penunjukan Ariyo dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah pemberhentian Listyo. Ariyo akan menjalankan tanggung jawab Kepala Staf Kepresidenan untuk sementara waktu.

Prasetyo menjelaskan keputusan Presiden dalam konferensi pers di lingkungan Istana Kepresidenan. Penunjukan tersebut sekaligus menempatkan pejabat yang sebelumnya mengelola Sekretariat Presiden untuk menjalankan tugas di KSP.

SBY Desak Prabowo Pulihkan Etika Politik Nasional

Serly Tjin — Wed, 04 Nov 2026 07:27:47 +0000

Mantan Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meminta Presiden Prabowo Subianto memperbaiki iklim politik nasional yang dinilainya semakin mengkhawatirkan. Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun media sosial X pribadinya pada Rabu (4/11/2026), menyusul mencuatnya dugaan penyadapan yang berbuntut penahanan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dilansir dari Nasional.

SBY menyoroti dinamika perebutan kekuasaan yang menurutnya berpotensi mengesampingkan prinsip moral dan etika. Ia juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi masyarakat yang harus menghadapi ketegangan politik tersebut.

Dalam unggahannya, SBY mempertanyakan perkembangan kehidupan politik Indonesia yang dianggap semakin tidak terkendali.

Demokrat Rebut Kendali DPR dan Senat AS dalam Pemilu Sela 2026

Diana Sasih — Wed, 04 Nov 2026 07:03:53 +0000

Partai Demokrat berhasil membalikkan peta kekuatan politik Amerika Serikat dengan merebut mayoritas di DPR dan Senat dalam pemilu sela yang berlangsung Selasa, 3 November 2026. Hasil tersebut menjadi pukulan besar bagi Presiden Donald Trump dan Partai Republik, sekaligus membuka peluang pengawasan lebih ketat terhadap kebijakan pemerintah federal.

Dilansir dari CNBC Indonesia, Demokrat mencatat kemenangan di sejumlah negara bagian yang sebelumnya menjadi basis kuat Partai Republik. Mereka berhasil merebut kursi Senat di South Carolina, Texas, Kansas, Ohio, dan Iowa, termasuk wilayah yang memberikan kemenangan besar kepada Trump dalam pemilihan presiden 2024.

Di North Carolina, mantan gubernur Roy Cooper mengalahkan Michael Whatley, mantan Ketua Komite Nasional Partai Republik yang mendapat dukungan Trump. Cooper akan menggantikan Senator Republik Thom Tillis yang memutuskan pensiun.

Demokrat Menangkan Lima Pemilihan Gubernur Negara Bagian AS

Ade Koswara — Wed, 04 Nov 2026 06:51:38 +0000

Persaingan politik di Amerika Serikat mengalami perubahan setelah kandidat Partai Demokrat diproyeksikan memenangkan pemilihan gubernur di lima negara bagian, yakni Ohio, Texas, Iowa, Georgia, dan Wisconsin. Hasil tersebut, dikutip dari Reuters pada Rabu (4/11/2026), menjadi perkembangan penting dalam peta politik tingkat negara bagian, seperti dilansir dari Internasional.

Dua kemenangan yang paling menyita perhatian terjadi di Texas dan Georgia. Kedua hasil tersebut mencatat sejarah baru, sekaligus mengakhiri dominasi Partai Republik dalam pemilihan gubernur di wilayah yang selama bertahun-tahun menjadi basis kekuatan politik mereka.

Kemenangan bersejarah Demokrat di Texas dan Georgia

Di Texas, Gina Hinojosa berhasil mengungguli Greg Abbott, gubernur petahana dari Partai Republik. Kemenangan ini menjadikannya perempuan keturunan Latina pertama yang menduduki jabatan gubernur dalam sejarah negara bagian tersebut. Hasil pemilihan itu sekaligus menghentikan rangkaian kemenangan Partai Republik dalam pemilihan gubernur Texas yang berlangsung sejak 1990.

Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari Jabatan KSP

Luki Hakim — Wed, 04 Nov 2026 06:24:24 +0000

Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan untuk memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menyusul penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.

Prasetyo menjelaskan, pemberhentian tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan proses hukum yang melibatkan sejumlah individu. Salah satu tersangka diketahui menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan sehingga Presiden memutuskan mengambil langkah administratif.

Dalam keterangannya kepada awak media, Prasetyo menyampaikan keprihatinan Presiden terhadap perkembangan perkara tersebut sekaligus menjelaskan alasan di balik keputusan pemberhentian.

Kasus Penyadapan Ilegal Ancam Stabilitas Tiga Poros Kekuasaan

Ade Koswara — Wed, 04 Nov 2026 05:31:23 +0000

Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi Polri dinilai berpotensi mengguncang keseimbangan kekuasaan pemerintahan. Analis Politik Keamanan LAB45 Winda Safitri menyebut perkara ini dapat berdampak pada tiga poros politik, yakni lingkaran Presiden Prabowo Subianto, hubungan Prabowo dengan Joko Widodo, serta faksi internal kepolisian, dilansir dari Nasional.

Dalam keterangannya kepada Kontan.co.id, Rabu (4/11/2026), Winda menilai perkembangan perkara tersebut juga berpotensi memperkuat konsolidasi kekuasaan eksekutif terhadap aparat kepolisian dan institusi penegakan hukum.

Winda mengidentifikasi tiga poros yang berpotensi terdampak langsung oleh perkembangan kasus tersebut.

SBY Desak Prabowo Pulihkan Politik Berkeadaban di Indonesia

Ade Koswara — Wed, 04 Nov 2026 04:33:45 +0000

Perkembangan politik dan penegakan hukum di Indonesia memicu keprihatinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Melalui akun resmi X miliknya pada Rabu (4/11/2026), SBY menilai perebutan kekuasaan semakin mengabaikan etika dan moralitas. Ia kemudian meminta Presiden Prabowo Subianto memulihkan praktik politik yang berkeadaban.

SBY menyoroti kecenderungan sejumlah pihak menggunakan berbagai cara untuk memperoleh kekuasaan, tanpa mempertimbangkan apakah tindakan tersebut benar atau salah. Menurutnya, situasi seperti itu berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat.

Dalam unggahannya, SBY mempertanyakan arah perkembangan politik nasional yang dianggap semakin mengkhawatirkan.

Netanyahu Pertahankan Kursi PM di Tengah Perebutan Koalisi Israel

Bang Mano — Wed, 04 Nov 2026 01:46:35 +0000

Perebutan kekuasaan di Israel memasuki tahap negosiasi koalisi setelah pemilu parlemen pada 27 Oktober 2026 tidak menghasilkan mayoritas bagi kubu mana pun. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap ingin memimpin pemerintahan berikutnya, sementara oposisi mengusung Gadi Eisenkot sebagai alternatif untuk mengakhiri kepemimpinannya.

Hasil resmi menunjukkan Partai Likud pimpinan Netanyahu memperoleh 27 dari 120 kursi Knesset. Sementara itu, Partai Yashar yang dipimpin mantan kepala militer Israel Gadi Eisenkot mendapatkan 21 kursi.

Secara keseluruhan, blok Netanyahu mengamankan 53 kursi, sedangkan blok oposisi memperoleh 48 kursi. Dua partai Arab Israel, Ra'am dan Joint List, masing-masing meraih delapan dan 11 kursi sehingga total kekuatan mereka mencapai 19 kursi.

Gerindra Pecat Tiga Anggota DPRD Jatim Tersangkut Narkoba

Dadi Mulya — Tue, 03 Nov 2026 05:44:41 +0000

Tiga kader Partai Gerindra yang menjadi anggota DPRD di Jawa Timur resmi diberhentikan setelah terlibat kasus narkoba. Keputusan tersebut dijatuhkan Mahkamah Partai pada 8 Oktober 2026, sebagai bentuk penindakan internal terhadap kader yang melakukan pelanggaran.

Ketua Majelis Kehormatan Gerindra Habiburokhman menyampaikan keputusan pemecatan tersebut kepada wartawan pada Senin (2/11/2026). Ia menegaskan bahwa ketiga kader tidak lagi menjadi anggota DPRD dari Gerindra.

Habiburokhman menjelaskan bahwa partainya mengambil langkah cepat setelah mengetahui keterlibatan tiga kader tersebut dalam perkara narkoba. Sidang internal yang menghasilkan keputusan pemberhentian telah dilaksanakan pada 8 Oktober 2026.

Stevens Dukung Mike Rogers dan Picu Perpecahan Demokrat

Luki Hakim — Mon, 02 Nov 2026 11:34:12 +0000

Persaingan memperebutkan kursi Senat Michigan memicu perpecahan di Partai Demokrat setelah anggota DPR Amerika Serikat Haley Stevens menyatakan dukungan kepada kandidat Republik Mike Rogers menjelang pemilihan sela 3 November 2026. Keputusan tersebut memancing kecaman sejumlah tokoh Demokrat, termasuk Wali Kota New York City Zohran Mamdani, serta berujung pada pemecatan Stevens dari keanggotaan partai di Michigan.

Ketua Partai Demokrat Michigan Curtis Hertel mengumumkan keputusan pemberhentian Stevens pada Minggu, 1 November, sekitar satu jam setelah video dukungannya untuk Rogers dipublikasikan. Langkah itu menandai memburuknya hubungan Stevens dengan partai setelah kekalahannya dalam pemilihan pendahuluan Agustus dari Abdul El Sayed.

Menurut laporan CNN, Stevens sebelumnya dijadwalkan tampil bersama El Sayed untuk menunjukkan solidaritas partai. Namun, agenda tersebut berantakan akibat perselisihan mengenai iklan politik yang menyinggung Israel dan harga pangan.

Elon Musk Gelontorkan USD 445 Juta untuk Pemilu AS 2026

Ade Koswara — Mon, 02 Nov 2026 11:18:22 +0000

Pengeluaran politik Elon Musk menjelang pemilu paruh waktu Amerika Serikat 2026 telah melampaui USD 445 juta. Hingga pertengahan Oktober 2026, miliarder tersebut mengucurkan dana untuk berbagai komite federal guna mendukung kepentingan Partai Republik, menjadikannya salah satu penyumbang terbesar dalam sejarah politik modern Amerika, dilansir dari Detik iNET.

Jumlah tersebut lebih dari dua kali lipat sumbangan George Soros kepada kelompok pendukung Partai Demokrat pada siklus pemilu 2022. Saat itu, Soros menggelontorkan USD 177 juta dan tercatat sebagai penyumbang individu terbesar dalam pemilu sela Kongres.

Brendan Glavin dari OpenSecrets menilai besarnya kontribusi Musk berpotensi memengaruhi persaingan politik nasional. Ia menyebut konsentrasi pendanaan dari satu individu telah mengubah kemampuan Partai Republik dalam menghadapi pemilu.

Feri Amsari Desak DPR Proses Pemakzulan Gibran

Bang Mano — Mon, 02 Nov 2026 09:19:23 +0000

Pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Mahkamah Agung (MA) memunculkan dorongan agar DPR mengambil langkah politik menuju pemakzulan. Pakar hukum tata negara Feri Amsari menyampaikan pandangan tersebut di Jakarta, Senin (2/11/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.

Feri menilai DPR dapat menggunakan sejumlah instrumen konstitusional untuk menindaklanjuti putusan MA. Pilihan tersebut meliputi hak interpelasi, hak angket, hingga hak menyatakan pendapat.

Menurut Feri, pembatalan dokumen pendidikan tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden. Ia mendorong DPR menggunakan mekanisme konstitusional untuk menyampaikan penilaian terhadap kelayakan jabatan tersebut.

Lula Menangkan Pilpres Brasil Setelah Melawan Pembatasan Meta

Serly Tjin — Mon, 02 Nov 2026 08:28:42 +0000

Persaingan dalam Pemilihan Presiden Brasil berlangsung tidak hanya di bilik suara, tetapi juga di platform digital. Presiden petahana Luiz Inacio Lula da Silva menghadapi dugaan pembatasan kampanye melalui Instagram milik Meta, sementara pesaingnya, senator sayap kanan Flávio Bolsonaro, disebut tetap dapat mempromosikan konten secara normal. Lula akhirnya memenangkan pemilihan melalui dua putaran.

Dilansir dari Detik iNET, tim pengacara Lula memasukkan sejumlah insiden pembatasan akun dan distribusi konten ke dalam laporan yang diserahkan kepada pengadilan pemilihan umum serta pengamat internasional. Mereka menilai kejadian tersebut menunjukkan kemungkinan campur tangan Meta yang menguntungkan kampanye Bolsonaro.

Salah satu insiden terjadi pada 9 Oktober, ketika Lula tidak dapat mempromosikan unggahan baru di Instagram untuk sementara waktu. Kondisi itu berlangsung hampir 24 jam menurut laporan mengenai gangguan kampanye, sedangkan akun Flávio Bolsonaro disebut tidak mengalami kendala serupa.

Ribuan Warga India Desak Ketua KPU Mundur atas Dugaan Kecurangan

Diana Sasih — Mon, 02 Nov 2026 04:32:19 +0000

Perselisihan mengenai pembaruan daftar pemilih memicu demonstrasi besar di New Delhi, India, pada Minggu, 1 November 2026. Ribuan warga bersama kelompok oposisi turun ke jalan menuntut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) India Gyanesh Kumar mengundurkan diri karena dituduh melakukan perubahan data pemilih yang menguntungkan partai pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Aksi tersebut dipimpin Rahul Gandhi dari Partai Kongres Nasional India. Menurut laporan Liputan6 dan CNN Indonesia, demonstrasi merupakan bagian dari gelombang protes yang berlangsung sejak akhir September setelah muncul persoalan mengenai penghapusan lebih dari 130 juta nama dalam daftar pemilih.

Kelompok oposisi menilai perubahan tersebut terutama merugikan umat Islam dan kelompok minoritas lainnya yang dianggap cenderung tidak mendukung Partai Bharatiya Janata (BJP), pimpinan Modi. Rahul Gandhi juga menuding penghapusan data pemilih berkaitan dengan manipulasi dalam pemilihan umum Lok Sabha 2024.

Demokrat Ungguli Republik Jelang Pemilu Sela AS 2026

Diana Sasih — Mon, 02 Nov 2026 03:59:54 +0000

Persaingan politik Amerika Serikat memasuki fase krusial menjelang pemilu sela 3 November 2026, ketika Partai Demokrat berpeluang merebut kendali Kongres dari Partai Republik yang dipimpin Presiden Donald Trump. Sejumlah jajak pendapat memperlihatkan keunggulan Demokrat, didorong meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintahan Trump.

Pemungutan suara kali ini mencakup seluruh 435 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 35 dari 100 kursi Senat, serta 39 pemilihan gubernur. Saat ini, Partai Republik menguasai 218 kursi DPR dan 53 kursi Senat.

Survei NBC News yang dirilis 1 November menunjukkan 52 persen calon pemilih menginginkan DPR dikuasai Demokrat, sedangkan 45 persen memilih Republik. Dalam survei NBC lainnya, perbandingannya tercatat 52 persen berbanding 43 persen.

MA Batalkan Suket SMA, DPR Bahas Desakan Mundur Gibran

Diana Sasih — Sun, 01 Nov 2026 12:54:46 +0000

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu perkembangan baru dalam politik nasional. Pada 1 November 2026, sejumlah partai di DPR RI mulai menyampaikan sikap terhadap desakan pemakzulan Gibran setelah keputusan kasasi tersebut.

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada Jumat (30/10/2026), MA mengabulkan permohonan kasasi dalam sengketa administrasi pendidikan Gibran. Majelis hakim menyatakan Suket penyetaraan ijazah SMA tersebut tidak sah, batal demi hukum, dan harus dimusnahkan.

Perkembangan ini membuat PKB dan Golkar turut memberikan respons, menyusul PDIP dan PKS yang sebelumnya telah membuka komunikasi mengenai kemungkinan penggunaan mekanisme konstitusional di parlemen.

Gerindra Hormati Putusan MA soal Ijazah Gibran

Ade Koswara — Sat, 31 Oct 2026 07:28:26 +0000

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tanggapan dari Partai Gerindra. Partai tersebut menyatakan menghormati keputusan peradilan, tetapi menekankan pentingnya memahami batas perkara dan mekanisme konstitusional terkait jabatan wakil presiden.

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyampaikan sikap tersebut pada Sabtu (31/10/2026). Menurutnya, putusan pengadilan harus dihormati sebagai bagian dari penegakan hukum dalam negara demokrasi.

Dalam keterangannya, Sugiat menegaskan bahwa sikap partai tetap berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.

Trump Kecam Pemilu Brasil Usai Lula Menang

Dadi Mulya — Fri, 30 Oct 2026 02:13:10 +0000

Ketegangan politik Brasil meningkat setelah Donald Trump mengkritik hasil pemilihan presiden yang memenangkan Luiz Inacio Lula da Silva. Presiden Amerika Serikat itu menyebut pemilu tersebut memalukan pada Kamis (29/10/2026), menyusul kekalahan sekutunya, Flavio Bolsonaro, yang kemudian meninggalkan Brasil menuju Amerika Serikat.

Menurut hasil resmi pemungutan suara pada 25 Oktober 2026, Lula memperoleh 51,75 persen suara, sedangkan Flavio mengumpulkan 48,25 persen. Kemenangan tersebut memberikan Lula kesempatan memimpin Brasil untuk keempat kalinya, meskipun masa jabatannya tidak berlangsung secara berturut-turut.

Hasil akhir ini menjadi pembalikan keadaan setelah Flavio, putra mantan Presiden Jair Bolsonaro, sempat unggul atas Lula pada putaran pertama. Berdasarkan laporan AFP dan Reuters, Lula akhirnya menang dengan selisih sekitar 4,4 juta suara.

Partai Arab Raih 20 Kursi dan Perlemah Blok Netanyahu di Israel

Dadi Mulya — Fri, 30 Oct 2026 01:49:13 +0000

Hasil Pemilu Legislatif Israel pada 27 Oktober 2026 memperlihatkan melemahnya dukungan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Penghitungan suara Komite Pusat Pemilihan Israel menunjukkan blok pemerintah memperoleh 52 kursi, oposisi pimpinan Gadi Eisenkot mendapatkan 48 kursi, sedangkan partai-partai Arab mengamankan 20 kursi.

Data tersebut berasal dari penghitungan 90,4 persen suara yang dilaporkan pada Kamis (29/10). Dengan total 120 kursi Knesset, tidak satu pun kelompok politik berhasil mencapai ambang mayoritas 61 kursi untuk membentuk pemerintahan.

Perolehan partai Arab menjadi salah satu perkembangan penting dalam pemilihan kali ini. Joint List mendapatkan 12 kursi, sementara Ra'am memperoleh delapan kursi, berdasarkan penghitungan sementara Komite Pusat Pemilihan Israel.

Lula Menangkan Pilpres Brasil Lewat Mobilisasi WhatsApp

Rahmat Hidayat — Thu, 29 Oct 2026 08:19:23 +0000

Mobilisasi hampir 11 juta anggota melalui saluran WhatsApp membantu Luiz Inacio Lula da Silva memenangkan pemilihan presiden Brasil setelah menghadapi tekanan kampanye digital dari kubu sayap kanan. Strategi yang digerakkan anggota kongres sekaligus pengacara Andre Janones tersebut mengandalkan distribusi konten, koordinasi pendukung, dan penyebaran pesan politik secara terorganisasi, dilansir dari Detik iNET pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Menurut laporan tersebut, saluran bernama Exercito do Lula atau Pasukan Lula awalnya memiliki sekitar 60.000 pengikut setelah putaran pertama pemilihan presiden. Menjelang pemungutan suara berikutnya, jumlah anggotanya meningkat hingga hampir 11 juta orang.

Dalam putaran pertama, Lula tertinggal dari rivalnya, Flavio Bolsonaro. Karena tidak ada kandidat yang memperoleh lebih dari 50 persen suara, keduanya melanjutkan persaingan ke putaran kedua, sedangkan kandidat lainnya tersingkir.

Xi Jinping Perketat Kampanye Antikorupsi di China

Serly Tjin — Tue, 27 Oct 2026 21:41:41 +0000

BEIJING — Kampanye antikorupsi yang dijalankan Presiden China Xi Jinping menjadi sorotan dalam pleno penting Partai Komunis China (CCP) yang dimulai pada Senin (26/10/2026). Pertemuan tersebut membahas disiplin internal dan loyalitas politik, seiring penyelidikan terhadap pejabat yang terus berlangsung sejak Xi berkuasa pada 2012. Menurut data otoritas disiplin China, lebih dari 1 juta orang menjadi sasaran penyelidikan pada tahun lalu.

Jumlah itu mencakup lebih dari 100 pejabat setingkat menteri, gubernur provinsi, atau lebih tinggi. Media pemerintah China menyebut pleno kelima diperkirakan berfokus pada "persoalan-persoalan utama dalam memajukan tata kelola mandiri partai secara menyeluruh dan ketat". Dalam konteks internal CCP, istilah tata kelola tersebut berkaitan dengan disiplin partai, kesetiaan politik, dan pemberantasan korupsi.

Meluasnya penyelidikan memunculkan pertanyaan mengenai batas antara penindakan korupsi dan pengawasan terhadap loyalitas politik. Tingginya jumlah perkara yang berujung pada vonis bersalah turut menjadi perhatian dalam menilai apakah penindakan tersebut semata-mata menyasar pelanggaran korupsi atau juga lawan politik penguasa.

Student List Tantang Kekuasaan Vucic Lewat Pemilu Serbia

Diana Sasih — Mon, 26 Oct 2026 20:49:50 +0000

Gerakan mahasiswa Serbia memperkuat posisinya dalam politik nasional melalui Student List, kendaraan politik yang mengusung kandidat untuk memperebutkan 250 kursi parlemen dan menantang dominasi Presiden Aleksandar Vucic. Kemenangan tersebut muncul setelah hampir dua tahun demonstrasi yang menuntut pemberantasan korupsi, transparansi penyelidikan tragedi Novi Sad, dan reformasi lembaga negara, dilansir dari Internasional.

Student List tidak mencalonkan mahasiswa sebagai anggota parlemen secara langsung. Gerakan tersebut justru mengusung sekitar 250 kandidat dari berbagai profesi, termasuk akademisi, tenaga profesional, dan figur publik, untuk memperluas dukungan masyarakat terhadap agenda perubahan.

Hasil politik tersebut menjadi tantangan bagi Vucic dan Partai Progresif Serbia (SNS), yang selama ini menghadapi kritik dari gerakan demonstrasi. Meski demikian, kemenangan Student List belum menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan berikutnya.

Student List Kalahkan Kubu Vucic dalam Pemilu Serbia

Ade Koswara — Mon, 26 Oct 2026 13:41:23 +0000

Gerakan mahasiswa Serbia melalui Student List berhasil mengalahkan kubu Presiden Aleksandar Vucic dalam pemilu, menandai perubahan penting setelah hampir dua tahun demonstrasi menentang korupsi dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Kemenangan tersebut mendapat sambutan dari ribuan warga di Belgrade, sementara kelompok mahasiswa kini menghadapi tantangan membentuk pemerintahan dan merealisasikan agenda reformasi, dilansir dari Internasional.

Menurut laporan Reuters, Partai Progresif Serbia atau Serbian Progressive Party (SNS) yang dipimpin Vucic diperkirakan hanya memperoleh sekitar 105 kursi. Tingkat partisipasi pemilih mendekati 70 persen, tertinggi sejak pecahnya Yugoslavia pada 1992, berdasarkan laporan tersebut.

Vucic mengakui kekalahan partainya dalam pidato yang disiarkan televisi. Pengakuan itu menjadi kemunduran besar bagi pemimpin yang mendominasi politik Serbia sejak menjabat sebagai perdana menteri pada 2014 dan presiden pada 2017.

Sahroni Ingatkan Mahasiswa Pentingnya Ijazah Tanpa Pemalsuan

Bang Mano — Mon, 26 Oct 2026 11:58:30 +0000

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengingatkan mahasiswa Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FHUI) agar tidak menjadikan ijazah sebagai satu-satunya ukuran kecerdasan dan tidak menggunakan dokumen pendidikan palsu. Pesan tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) mengenai RUU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Senayan, Senin (26/10/2026).

Dalam pertemuan itu, Sahroni juga mendorong mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir di luar lingkungan akademik. Ia menyampaikan motivasi tersebut setelah menanyakan cita-cita mahasiswa yang menghadiri rapat, termasuk keinginan salah satu peserta untuk menjadi presiden.

Sahroni membuka percakapan dengan meminta mahasiswa menyampaikan cita-cita tertinggi mereka.

Trump Puji Bokong Nicki Minaj Saat Kampanye di Michigan

Luki Hakim — Mon, 26 Oct 2026 08:53:03 +0000

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan setelah mengomentari bentuk tubuh rapper Nicki Minaj dalam rapat umum Partai Republik di Port Huron, Michigan, Minggu (25/10/2026). Pernyataan tersebut disampaikan ketika Trump berkampanye untuk mendukung sejumlah kandidat Partai Republik menjelang pemilihan sela AS pada 3 November mendatang.

Menurut laporan BeritaSatu, Minaj menghadiri acara tersebut bersama Trump setelah keduanya menggunakan pesawat kepresidenan Air Force One menuju Michigan. Dalam acara yang berlangsung hampir dua jam itu, Trump juga memberikan dukungan kepada sejumlah kandidat yang bersaing dalam pemilihan mendatang.

Trump mendukung mantan anggota DPR AS Mike Rogers dalam persaingannya melawan kandidat Demokrat Abdul El-Sayed. Ia juga menyatakan dukungan kepada anggota DPR John James serta Jocelyn Benson dalam perebutan kursi gubernur Michigan yang saat ini dijabat Gretchen Whitmer.

Lula Menangkan Pilpres Brasil dan Hadapi Kongres Konservatif

Diana Sasih — Mon, 26 Oct 2026 04:33:25 +0000

Kemenangan Luiz Inacio Lula da Silva dalam pemilihan presiden Brasil pada Minggu, 25 Oktober 2026, memperpanjang kekuasaan tokoh kiri berusia 80 tahun tersebut untuk masa jabatan keempat. Dilansir dari Medcom, hasil resmi otoritas pemilu menunjukkan Lula mengungguli Senator Flavio Bolsonaro, putra sulung mantan Presiden Jair Bolsonaro, di tengah menguatnya kelompok sayap kanan di Amerika Latin. Hasil tersebut membalikkan persaingan setelah Flavio Bolsonaro sempat memimpin pada putaran pertama.

Lula berhasil mempertahankan dukungan pemilih meskipun menghadapi persoalan korupsi yang pernah membayangi partainya, tekanan biaya hidup, serta perubahan struktur pasar tenaga kerja Brasil. Partisipasi pemilih yang melampaui perkiraan menjadi salah satu faktor yang membantu kemenangan Lula. Pengalaman pemerintahan dan rekam jejak kebijakannya dinilai menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan di tengah persaingan ketat.

Erika Hilton, anggota parlemen federal dari kelompok kiri, menyambut hasil tersebut ketika mendampingi Lula di Sao Paulo selama penghitungan suara berlangsung.

Gerakan Mahasiswa Kalahkan Vucic dalam Pemilu Serbia

Rahmat Hidayat — Mon, 26 Oct 2026 04:27:34 +0000

Gerakan mahasiswa Serbia mencatat kemenangan besar dalam pemilihan legislatif pada Minggu, 25 Oktober 2026, setelah hasil sementara menunjukkan koalisi oposisi tersebut unggul atas kubu Aleksandar Vucic. Mantan presiden yang berupaya kembali menjadi perdana menteri itu mengakui kekalahan di Beograd setelah hampir dua tahun menghadapi demonstrasi antipemerintah yang dipicu tragedi runtuhnya kanopi stasiun kereta di Novi Sad.

Menurut proyeksi awal yang disampaikan Vucic, koalisi mahasiswa diperkirakan memperoleh 135 hingga 140 kursi dari total 250 kursi Majelis Nasional Serbia. Sementara itu, Partai Progresif Serbia (SNS) yang dipimpinnya diproyeksikan meraih 105 kursi.

Data awal Ipsos dan Center for Free Elections and Democracy (CeSID) menunjukkan koalisi mahasiswa memperoleh 52 persen suara, sedangkan koalisi Vucic meraih 39,3 persen. Proyeksi terpisah dari organisasi pemantau pemilu CRTA juga memperlihatkan keunggulan kelompok mahasiswa dengan 51,47 persen suara, dibandingkan 40,42 persen untuk kubu Vucic. Komisi Pemilihan Umum Republik Serbia masih bertanggung jawab menetapkan hasil akhir.

PDI&P Terbuka Bahas Polemik Ijazah Gibran Bersama PKS

Luki Hakim — Mon, 26 Oct 2026 00:25:19 +0000

PDI Perjuangan membuka peluang dialog dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membahas tindak lanjut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan sikap tersebut di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Minggu (25/10/2026), menyusul rencana PKS berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI.

Dilansir dari Nasional, Hasto menilai polemik tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan etik, tetapi juga menyangkut persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. Ia merujuk pada fakta persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan Gibran serta putusan mengenai perubahan syarat usia calon dalam Pemilihan Presiden 2024.

Hasto menyebut Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 sebagai salah satu dasar yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan polemik tersebut.

Trump Serang Abdul El&Sayed dalam Kampanye Senat Michigan

Bang Mano — Mon, 26 Oct 2026 00:25:18 +0000

Persaingan memperebutkan kursi Senat Amerika Serikat dari Michigan memanas setelah Donald Trump melontarkan tuduhan terhadap Abdul El-Sayed, kandidat Partai Demokrat, dalam kampanye di Port Huron pada Minggu (25/10/2026). Dilansir dari Internasional, Trump mengaitkan El-Sayed dengan ekstremisme Muslim menjelang pemilihan paruh waktu AS pada 3 November 2026.

Dalam pidatonya, Trump menuduh El-Sayed sebagai anggota Ikhwanul Muslimin atau Muslim Brotherhood dan menyebutnya jihadis. Ia juga memperingatkan pendukungnya bahwa kemenangan Partai Demokrat dapat membuka jalan bagi teroris anti-Amerika untuk memasuki negara tersebut.

Trump mengajak pemilih menolak pencalonan El-Sayed dengan merujuk pada perlawanan penumpang pesawat United Airlines Penerbangan 93 terhadap pembajak dalam serangan 11 September 2001.

Lula Kembali Ungguli Flavio Bolsonaro dalam Pilpres Brasil

Serly Tjin — Mon, 26 Oct 2026 00:04:15 +0000

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva kembali memimpin perolehan suara atas Senator sayap kanan Flavio Bolsonaro dalam pemilihan presiden putaran kedua pada Minggu (25/10/2026). Dilansir dari Internasional, keunggulan Lula terlihat ketika sekitar 50 persen suara telah dihitung, seiring masuknya hasil dari sejumlah negara bagian di wilayah timur laut Brasil yang menjadi basis dukungan kelompok kiri.

Menurut laporan Reuters, sejumlah lembaga survei menilai partisipasi pemilih yang lebih tinggi dari perkiraan turut menguntungkan Lula. Meski perolehan suara sementara menunjukkan Lula kembali unggul, pengadilan pemilu federal Brasil belum mengumumkan pemenang resmi pemilihan tersebut.

Andrei Roman, CEO lembaga survei AtlasIntel, memperkirakan Lula akan kembali menjabat sebagai presiden Brasil. Roman menyampaikan penilaian tersebut kepada Reuters berdasarkan perkembangan penghitungan suara.

Gerindra Tegaskan Prabowo Tak Bisa Pecat Gibran Sepihak

Dadi Mulya — Sun, 25 Oct 2026 23:24:27 +0000

Polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memicu respons dari Fraksi Partai Gerindra di DPR RI. Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Gibran secara sepihak, meskipun muncul desakan politik terkait persoalan tersebut.

Dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu (25/10), Azis mengingatkan bahwa pemberhentian wakil presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional. Menurut dia, desakan politik tidak dapat dianggap sebagai kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi Presiden.

Azis merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden. Ia menilai ketentuan tersebut menjadi dasar untuk membedakan tuntutan politik dari prosedur pemberhentian yang diatur konstitusi.

PDIP Buka Dialog dengan PKS soal Polemik Ijazah Gibran

Dadi Mulya — Sun, 25 Oct 2026 20:42:31 +0000

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuka ruang dialog untuk membahas polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana menjalin komunikasi dengan fraksi lain di DPR RI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan sikap tersebut di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Minggu (25/10/2026).

Hasto menilai persoalan tersebut berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023. Ia mengaitkan polemik itu dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan serta persoalan persyaratan pendidikan bagi calon wakil presiden.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Hasto menyatakan PDIP bersedia membicarakan persoalan tersebut melalui dialog.

Gerindra Dalami Isu Pertemuan Tokoh Oposisi dengan Dubes Singapura

Dadi Mulya — Sun, 25 Oct 2026 08:19:37 +0000

Partai Gerindra sedang menelusuri informasi mengenai dugaan pertemuan sejumlah tokoh yang disebut berseberangan dengan pemerintah dan Duta Besar Singapura untuk Indonesia. Pada Minggu, 25 Oktober 2026, Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi menyampaikan bahwa pendalaman dilakukan melalui anggota partainya di Komisi I DPR RI menyusul beredarnya unggahan media sosial mengenai pertemuan tersebut.

Informasi yang beredar menyebut Saiful Mujani dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal sebagai dua tokoh yang diduga mendatangi kediaman Dubes Singapura di Jakarta. Namun, Dino membantah tuduhan itu dan menyatakan dirinya sedang berada di Perth, Australia, untuk menghadiri konferensi perubahan iklim.

Bambang menjelaskan bahwa Gerindra sedang mencermati informasi yang beredar sebelum mengambil sikap lebih lanjut. Ia menyampaikan pernyataan tersebut kepada wartawan pada Minggu, sebagaimana dilaporkan Detik.com dan Antara.

Dedi Mulyadi Desak Bekasi Belanjakan Rp1 Triliun dan Benahi Infrastruktur

Diana Sasih — Sat, 24 Oct 2026 15:02:50 +0000

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi mempercepat penggunaan anggaran daerah, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan publik setelah Asep Surya Atmaja dilantik sebagai bupati definitif di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (23/10/2026). Instruksi tersebut disampaikan karena Rp1 triliun masih mengendap di kas daerah menjelang akhir tahun anggaran 2026, sementara kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas publik masih besar.

Dilansir dari Antara, Dedi menyoroti dana yang tersimpan di Bank BJB tetapi belum dibelanjakan. Ia juga membandingkan kondisi keuangan Kabupaten Bekasi dengan proyeksi defisit anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diperkirakan melampaui Rp1 triliun.

Dedi menyebut Kabupaten Bekasi memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) hingga Rp1,8 triliun. Sebagai perbandingan, ia mengenang pengalamannya saat memimpin Purwakarta, ketika daerah tersebut pernah mengalami posisi keuangan minus Rp300 miliar.

Amran Pimpin Survei Menteri Berkinerja Terbaik Versi IPO

Diana Sasih — Sat, 24 Oct 2026 13:05:40 +0000

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati posisi pertama dalam penilaian kinerja menteri Kabinet Merah Putih berdasarkan survei Indonesia Political Opinio (IPO). Dalam survei yang berlangsung pada 12-20 Oktober 2026 di seluruh provinsi Indonesia, Amran memperoleh penilaian 33,0 persen dari responden yang diminta memilih menteri dengan kinerja terbaik.

Menurut hasil survei IPO yang dilaporkan detikcom pada Sabtu (24/10/2026), posisi kedua ditempati Menteri Koordinator Infrastruktur, Pembangunan dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dengan 25,2 persen. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan berada di urutan ketiga dengan penilaian 24,5 persen.

Survei tersebut melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. IPO menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen.

Gerindra Tegaskan Pemakzulan Gibran Tak Otomatis Lengserkan Prabowo

Diana Sasih — Sat, 24 Oct 2026 10:41:59 +0000

Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, pada 24 Oktober 2026 menegaskan bahwa pemberhentian presiden harus didasarkan pada ketentuan konstitusi dan tidak dapat dilakukan hanya karena persoalan yang menyangkut wakil presiden.

Azis merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur alasan serta prosedur pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. Mekanisme tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut Azis, sistem presidensial Indonesia memberikan mandat kepada presiden dan wakil presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Karena itu, upaya pemberhentian kedua pejabat tersebut harus mengikuti prosedur konstitusional, bukan semata-mata tuntutan politik.

Elon Musk Kucurkan Dana Politik dan Hadapi Ancaman Investigasi Demokrat

Ade Koswara — Fri, 23 Oct 2026 14:59:30 +0000

Pengeluaran politik Elon Musk sebesar US$366 juta untuk pemilihan sela Amerika Serikat pada 3 November 2026 menjadi sorotan menjelang kemungkinan penyelidikan oleh Partai Demokrat. Pengusaha pemilik SpaceX dan Tesla itu menghadapi potensi pengawasan Kongres atas hubungan bisnisnya dengan pemerintah federal serta perannya dalam pemerintahan Presiden Donald Trump.

Menurut laporan CNBC yang dikutip Kompas.com pada 22 Oktober, Musk mengalokasikan dana untuk sedikitnya 40 persaingan elektoral. Sedikitnya US$276 juta disalurkan kepada kelompok Partai Republik dan organisasi politik miliknya, America PAC, sejak Juli 2026.

Data tersebut muncul ketika Partai Republik masih menguasai Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, Partai Demokrat diperkirakan memiliki peluang lebih besar merebut DPR dalam pemilihan yang berlangsung pada 3 November 2026, menurut laporan yang dihimpun dari sejumlah media.

Elon Musk Ancam Demokrat yang Ingin Menyelidiki Perannya

Luki Hakim — Fri, 23 Oct 2026 12:40:18 +0000

Persaingan politik menjelang pemilihan sela Amerika Serikat pada 3 November mendatang memanas setelah Elon Musk memperingatkan Partai Demokrat agar tidak menargetkan dirinya dalam penyelidikan jika partai tersebut berhasil menguasai Kongres. Dilansir dari Detik iNET, Musk menanggapi rencana penyelidikan atas dugaan korupsi dan aktivitasnya di pemerintahan melalui unggahan di platform X miliknya.

Ancaman tersebut muncul ketika Partai Republik pimpinan Presiden Donald Trump masih menguasai Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, Partai Demokrat diperkirakan dapat merebut kendali DPR dalam pemilihan sela, sehingga memperoleh posisi strategis untuk menjalankan penyelidikan terhadap pemerintahan dan pihak-pihak yang terkait dengannya.

Dalam tanggapannya terhadap laporan Politico mengenai rencana Demokrat, Musk menggunakan perumpamaan yang memperingatkan konsekuensi bagi pihak yang menyerangnya.

Bro Ron dan Bestari Berbeda Sikap soal Jokowi Pimpin PSI

Dadi Mulya — Fri, 23 Oct 2026 04:56:33 +0000

Perbedaan pandangan muncul di internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengenai kemungkinan Joko Widodo menjadi ketua umum. Wakil Ketua Umum PSI Ronald Aristone Sinaga atau Bro Ron menyampaikan aspirasi sejumlah kader yang menginginkan Jokowi menduduki posisi tersebut, sementara Ketua DPP Bidang Politik Bestari Barus menegaskan partai belum memiliki rencana itu.

Bro Ron menyampaikan aspirasi tersebut setelah menemui Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (20/10). Menurut dia, sebagian kader daerah menginginkan peningkatan peran Jokowi dalam kepengurusan partai, meskipun jabatan ketua umum saat ini dipegang putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.

Bro Ron menjelaskan bahwa aspirasi kader tidak hanya berkaitan dengan jabatan ketua umum, tetapi juga posisi lain dalam struktur partai, termasuk dewan pembina.

Survei Voxpol Catat 63,1 Persen Responden Percaya Prabowo

Bang Mano — Thu, 22 Oct 2026 19:02:31 +0000

Hasil survei Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan 63,1 persen responden percaya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Survei yang melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia ini dilaksanakan pada 3-12 Oktober 2026 untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini.

Dalam hasil survei tersebut, sebanyak 6,7 persen responden menyatakan sangat percaya, sedangkan 29,3 persen mengaku kurang percaya dan 6,4 persen menyatakan sangat tidak percaya. Voxpol mencatat gabungan responden yang kurang percaya atau sangat tidak percaya mencapai 35,7 persen.

Voxpol menggunakan metode multistage random sampling dengan wawancara tatap muka. Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,83 persen.

Prabowo Tanggapi Isyarat Teddy untuk Akhiri Pidato di Jakarta

Rahmat Hidayat — Thu, 22 Oct 2026 09:43:42 +0000

Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi isyarat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya agar dirinya mengakhiri pidato saat menghadiri Rakornas TPKAD Tahun 2026 di JI EXPO, Jakarta, Kamis (22/10). Prabowo melontarkan candaan mengenai isyarat tersebut setelah berbicara sekitar 40 menit di hadapan para peserta.

Menurut laporan CNN Indonesia, Prabowo memulai pidatonya sekitar pukul 14.50 WIB dan mengakhirinya menjelang pukul 15.30 WIB. Setelah menerima isyarat dari Teddy, ia menghentikan pidatonya dan meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.

Dalam pidatonya, Prabowo sebelumnya membahas cara pemimpin menyampaikan sambutan di hadapan publik. Ia menyoroti tantangan untuk berbicara dengan sopan di atas podium tanpa membuat audiens kehilangan perhatian.

Prabowo Ancam Cabut Izin Perusahaan Pembakar Lahan

Dadi Mulya — Thu, 22 Oct 2026 06:02:23 +0000

Presiden Prabowo Subianto mengecam negara-negara yang dinilainya menghina Indonesia terkait kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap lintas negara. Pemerintah Indonesia kini menyelidiki penyebab kebakaran yang meluas, mengancam kualitas udara, dan memicu pembahasan di tingkat ASEAN, menurut laporan Medcom.

Lembaga pemantau independen Nusantara Atlas, berdasarkan analisis data satelit, mencatat kebakaran telah menghanguskan lebih dari 1,9 juta hektare lahan selama sembilan bulan hingga September. Kebakaran tersebut juga meningkatkan polusi udara ke tingkat berbahaya di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timor-Leste.

Dampak lintas negara itu mendorong ASEAN menggelar pertemuan untuk membahas krisis kabut asap. Sementara itu, sejumlah pemimpin negara tetangga menawarkan bantuan kepada Indonesia tanpa menyampaikan kritik terbuka pada tingkat diplomatik tertinggi.

Prabowo Soroti Elite Indonesia yang Masih Terpecah

Ade Koswara — Thu, 22 Oct 2026 02:38:18 +0000

Presiden Prabowo Subianto menilai pola pendidikan di Indonesia berpotensi menjadi salah satu penyebab terpisahnya cara berpikir elite nasional berdasarkan bidang masing-masing. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang membahas dua tahun pertama pemerintahan, Kamis (22/10/2026), ia mendorong pembenahan pendidikan agar akademisi dan calon pemimpin mampu memahami persoalan bangsa secara terpadu, dilansir dari Detikcom.

Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan politik dalam negeri yang dipegangnya mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok. Pendekatan tersebut, menurut penjelasannya, berkaitan dengan pengalaman panjang di bidang keamanan dan politik serta pemahamannya mengenai hubungan antara politik dan ekonomi.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan bahwa berbagai sektor strategis saling berkaitan. Ia mencontohkan perdagangan internasional dan kebutuhan pangan sebagai bidang yang tidak lagi dapat dipandang hanya dari sudut pandang ekonomi.

Gerindra DKI Minta Penurunan Kemiskinan Jakarta Diukur Nyata

Luki Hakim — Thu, 22 Oct 2026 02:08:33 +0000

Penurunan angka kemiskinan di Jakarta menjadi 3,96 persen mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Rani Mauliani. Namun, pada Kamis (22/10/2026), Rani mengingatkan bahwa capaian tersebut belum cukup untuk memastikan kesejahteraan masyarakat telah membaik secara menyeluruh.

Berdasarkan data per Maret 2026 yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, persentase penduduk miskin di Ibu Kota turun dari 4,03 persen menjadi 3,96 persen. Penurunan sebesar 0,07 poin persentase itu menjadi pertama kalinya angka kemiskinan Jakarta tercatat di bawah 4 persen.

Rani menilai evaluasi pemerintah tidak cukup hanya berpatokan pada persentase kemiskinan. Menurut dia, diperlukan pembuktian mengenai penurunan angka tersebut sekaligus dampaknya terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.

Prabowo Bela Kabinet Besar untuk Kelola Indonesia

Bang Mano — Wed, 21 Oct 2026 10:40:22 +0000

Presiden Prabowo Subianto membela besarnya struktur kabinet pemerintahannya dengan menyoroti jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta jiwa serta luas wilayah negara. Dalam pidato pembukaan sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Rabu (21/10/2026), Prabowo menjelaskan bahwa pemerintahan membutuhkan koordinasi berbagai unsur untuk menjalankan program dan menangani persoalan nasional, dilansir dari Nasional.

Prabowo juga menjelaskan alasan di balik pembentukan koalisi pemerintahan yang besar. Menurut dia, keterlibatan berbagai kekuatan politik ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program yang berorientasi pada perbaikan kehidupan masyarakat.

Dalam pidatonya, Prabowo menanggapi kritik yang menyebut kabinetnya terlalu besar dan tidak efisien. Ia mengaitkan kebutuhan struktur pemerintahan dengan kondisi geografis dan demografis Indonesia.

APN Gelar Klinik Menulis untuk Perkuat Kepemimpinan Perempuan

Bang Mano — Wed, 21 Oct 2026 07:04:26 +0000

Penguatan kemampuan menulis menjadi salah satu upaya Akademi Perempuan NasDem (APN) untuk memperluas keterlibatan perempuan dalam pembentukan opini publik dan kebijakan. Melalui Woman’s Writing Clinic bertajuk "Perempuan Menulis, Agensi Strategis", APN menyediakan ruang pembelajaran untuk mengembangkan esai dan opini yang argumentatif, dilansir dari Medcom. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-15 Partai NasDem.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam merumuskan gagasan, menyampaikan perspektif, serta berkontribusi dalam percakapan publik yang berkaitan dengan perubahan sosial dan politik. Menurut anggota Tim Pengarah APN, Eva Sundari, kegiatan menulis memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menyampaikan informasi. Tulisan dapat menjadi sarana untuk mengangkat pengalaman yang terabaikan, membangun pengetahuan, dan menyuarakan persoalan keadilan.

“Menulis bukan sekadar merangkai kata. Menulis merupakan cara membangun pengetahuan, menyuarakan pengalaman yang kerap diabaikan, menggugat ketidakadilan, serta memengaruhi kebijakan dan masa depan bangsa,” kata anggota Tim Pengarah APN, Eva Sundari, Rabu, 21 Oktober 2026.

Bahlil Sebut Gugatan Ijazah Gibran Bagian dari Demokrasi

Serly Tjin — Tue, 20 Oct 2026 23:43:30 +0000

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan menekankan pentingnya menghormati proses hukum. Dalam acara tasyakuran dan doa bersama HUT ke-62 Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (20/10/2026), Bahlil menyatakan bahwa gugatan terkait dokumen pendidikan Gibran merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Bahlil mengatakan sekelompok masyarakat berupaya memperjuangkan penafsiran dan keinginan mereka melalui gugatan mengenai ijazah wakil presiden.

Ia menegaskan bahwa Partai Golkar akan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku dan menghormati proses yang sedang berjalan. Dalam sambutannya, Bahlil menyoroti dinamika politik yang muncul seiring persoalan tersebut. Ia menyampaikan bahwa setiap pihak perlu menjalankan proses sesuai ketentuan hukum dan prinsip demokrasi.

"Khusus menyangkut politik, akhir-akhir ini banyak dinamika politik yang terjadi. Ada sekelompok masyarakat yang mencoba untuk memperjuangkan penafsirannya ataupun keinginannya dalam menggugat persoalan ijazah wakil presiden," ujar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar.

Bahlil Minta HUT ke&62 Golkar Digelar Sederhana

Diana Sasih — Tue, 20 Oct 2026 17:15:37 +0000

Partai Golkar akan menggelar perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-62 dengan konsep sederhana, tanpa menggunakan hotel sebagai lokasi acara. Arahan Ketua Umum Bahlil Lahadalia tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Panitia HUT Golkar, Wihaji, di kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (19/10), sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi masyarakat di tengah sejumlah bencana di daerah.

Menurut Wihaji, rangkaian perayaan akan berlangsung selama dua bulan ke depan dan mencapai puncaknya pada November di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan tersebut mencakup agenda sosial, kompetisi, serta apel akbar yang melibatkan puluhan ribu kader partai.

Wihaji menjelaskan bahwa arahan pimpinan partai berlaku untuk seluruh agenda, termasuk acara puncak dan kegiatan formal. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan perayaan harus mempertimbangkan situasi masyarakat.

Dukungan Trump Turun ke 31 Persen Jelang Pemilu Kongres AS

Diana Sasih — Tue, 20 Oct 2026 16:24:32 +0000

Dukungan publik terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump melemah menjelang pemilihan paruh waktu pada 3 November 2026. Survei Reuters/Ipsos yang ditutup pada Senin (19/10/2026) mencatat tingkat persetujuan terhadap kinerjanya hanya 31 persen, sementara Partai Demokrat memperlebar keunggulan atas Partai Republik dalam persaingan memperebutkan kursi Kongres.

Menurut survei Reuters/Ipsos yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026, sebanyak 47 persen pemilih terdaftar memilih kandidat Demokrat jika pemilihan Kongres berlangsung saat survei dilakukan. Kandidat Republik memperoleh dukungan 35 persen, menghasilkan selisih 12 poin persentase, dibandingkan keunggulan tujuh poin bagi Demokrat dalam survei dua pekan sebelumnya.

Survei tersebut melibatkan 1.679 orang dewasa di Amerika Serikat, termasuk 1.279 pemilih terdaftar. Margin kesalahannya mencapai dua poin persentase untuk seluruh responden dan tiga poin untuk pemilih terdaftar. Hasil nasional itu tidak otomatis menggambarkan persaingan di setiap negara bagian dan distrik.

Hendri Satrio Nilai Tahun Ketiga Prabowo&Gibran Krusial

Luki Hakim — Tue, 20 Oct 2026 14:24:40 +0000

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tuntutan masyarakat terhadap realisasi kebijakan semakin menjadi sorotan. Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai fase ini krusial karena publik mulai menuntut hasil konkret, sebagaimana dilansir dari Nasional. Penilaian tersebut disampaikan menyusul demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).

Aksi itu berlangsung bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan, yakni penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, pembenahan tata kelola ekonomi, penghentian penyempitan ruang sipil dan militerisasi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penurunan biaya pendidikan.

Hendri memandang konsolidasi mahasiswa lintas kampus sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Ia juga menilai aksi tersebut dapat mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, terutama di kalangan anak muda dan kelas menengah.

Trump Serang Demokrat Saat Kampanye Senat di Kansas

Serly Tjin — Tue, 20 Oct 2026 03:54:26 +0000

Persaingan mempertahankan kursi Senat Amerika Serikat di Kansas menjadi sorotan setelah Presiden Donald Trump berkampanye untuk mendukung senator petahana Roger Marshall pada Senin (19/10/2026). Dalam acara di Park City, Trump menyerang Partai Demokrat dengan mengangkat kerusuhan di Prancis dan isu imigrasi, sementara tekanan biaya hidup membayangi Partai Republik menjelang pemilihan paruh waktu November 2026, dilansir dari Internasional.

Marshall menghadapi tantangan dari kandidat Demokrat Adam Hamilton, seorang pendeta gereja Metodis besar. Persaingan tersebut berlangsung di Kansas, negara bagian konservatif yang dimenangkan Trump dengan selisih 16 poin pada pemilihan presiden 2024 dan tidak memilih senator Demokrat selama 94 tahun.

Dalam kampanyenya, Trump berusaha menghubungkan kerusuhan di Prancis dengan kemungkinan situasi serupa di Amerika Serikat apabila Partai Republik kalah. Namun, ia tidak menyertakan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Kerusuhan di Prancis dipicu demonstrasi terkait biaya hidup dan kurangnya pendanaan layanan publik yang berkembang menjadi penjarahan.

Presiden PKS Soroti Ketidaksetaraan Hukum dalam Polemik Ijazah Gibran

Luki Hakim — Tue, 20 Oct 2026 01:03:35 +0000

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menyoroti persoalan keadilan hukum dalam polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pidato politik pada Bimbingan Teknis Nasional PKS, Senin (19/10/2026), ia menyebut perkara tersebut sebagai ijazahgate dan mendorong evaluasi penyelenggaraan pemilu mendatang. Almuzzammil menyampaikan pandangannya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait gugatan yang mempermasalahkan ijazah Gibran.

Ia menegaskan PKS menghormati putusan lembaga negara yang bersifat final dan mengikat, sekaligus menyoroti aspirasi masyarakat yang meminta persoalan itu ditindaklanjuti melalui DPR. Dalam pidato yang disiarkan melalui akun YouTube PKS TV, Almuzzammil mengatakan masyarakat telah menyampaikan protes dan meminta proses lanjutan melalui jalur hukum serta konstitusional. PKS, menurut dia, bersedia menyalurkan aspirasi tersebut.

Almuzzammil menjelaskan bahwa sikap partainya berangkat dari persoalan kesetaraan perlakuan dalam hukum dan pemerintahan.

Survei PPI Tempatkan Amran di Puncak dan Dukung Reshuffle

Serly Tjin — Mon, 19 Oct 2026 00:10:16 +0000

Mayoritas responden survei Parameter Politik Indonesia (PPI) mendukung perombakan Kabinet Merah Putih, sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperoleh penilaian kinerja tertinggi di antara menteri dan pejabat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil survei nasional yang dipaparkan di Jakarta pada Minggu, 18 Oktober 2026, mencatat dukungan terhadap reshuffle sebesar 62,2 persen.

Menurut PPI, sebanyak 14,7 persen responden tidak setuju dengan pergantian menteri, sedangkan 23,1 persen lainnya tidak memberikan jawaban. Hasil ini disampaikan dalam peluncuran survei bertajuk Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam penilaian kinerja pejabat, Amran menempati posisi pertama dengan perolehan 15,4 persen. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berada di urutan kedua dengan 14,5 persen, disusul Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dengan 6 persen.

PDIP Proses Pemecatan Bupati Klaten Usai OTT KPK

Dadi Mulya — Sun, 18 Oct 2026 04:22:41 +0000

Penetapan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka dugaan korupsi mendorong PDIP memproses pemecatan kadernya tersebut. Pada 18 Oktober 2026, partai itu menyatakan akan mengeluarkan rekomendasi pemecatan tidak dengan hormat pada Senin, 19 Oktober 2026, setelah Hamenang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dan pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan keputusan tersebut diambil setelah partai berulang kali mengingatkan para kader, termasuk kepala daerah, agar tidak menyalahgunakan jabatan. Menurut Komarudin, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga telah mengingatkan kader mengenai larangan melakukan korupsi.

Komarudin menjelaskan bahwa partai telah memanggil sejumlah kepala daerah, termasuk Hamenang, sekitar 23 hari sebelum pernyataan pemecatan disampaikan.

SMRC Catat Dedi Mulyadi Ungguli Prabowo dalam Survei Capres

Ade Koswara — Sat, 17 Oct 2026 07:28:54 +0000

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin survei elektabilitas calon presiden dengan dukungan 35,5 persen, jauh di atas Presiden Prabowo Subianto yang memperoleh 9,8 persen. Hasil survei nasional Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 1–10 Oktober 2026 itu menempatkan Anies Baswedan di urutan kedua dengan 10,3 persen.

Dalam pemaparan hasil survei secara daring pada Sabtu (17/10/2026), Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani menjelaskan bahwa penelitian tersebut mengukur kekuatan elektoral sejumlah tokoh nasional melalui simulasi semi-terbuka yang mencakup 24 nama potensial calon presiden.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperoleh dukungan 8,4 persen. Sementara itu, responden yang belum menentukan pilihan atau tidak memberikan jawaban mencapai 13,9 persen, menurut data SMRC.

Pakar Nilai Biaya Pilkada Picu Korupsi Kepala Daerah

Bang Mano — Fri, 16 Oct 2026 12:24:26 +0000

Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah di Indonesia memperkuat sorotan terhadap tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurut laporan Kontan.co.id yang dilansir dari Nasional, sedikitnya 14 kepala daerah terjaring operasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang awal 2026, termasuk Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang ditangkap pada Kamis (15/10/2026).

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar, menilai kebutuhan dana besar selama pencalonan dapat mendorong pejabat mencari keuntungan secara ilegal setelah menduduki jabatan publik. Ia menyoroti dugaan orientasi pengembalian modal kampanye sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan berulangnya kasus korupsi kepala daerah.

Fickar menilai praktik tersebut mencerminkan cara pandang sebagian kepala daerah terhadap jabatan publik sebagai sarana untuk memperoleh kembali biaya yang telah dikeluarkan selama pemilihan. Ia menyampaikan penilaian itu dalam keterangannya kepada Kontan.co.id pada Jumat (16/10/2026).

Jokowi Sebut Operasi Politik di Balik Isu Ijazah Palsu

Bang Mano — Fri, 16 Oct 2026 10:38:27 +0000

Joko Widodo menilai tuduhan ijazah palsu yang ditujukan kepada dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi bagian dari operasi politik untuk merusak reputasi mereka. Ia menyampaikan pandangan tersebut saat menanggapi persoalan ijazah di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10/2026).

Presiden ke-7 RI itu mengatakan dirinya tidak merasa terganggu dengan tuduhan tersebut. Ia juga menyoroti munculnya persoalan serupa yang kini turut menyasar ijazah putra sulungnya, Gibran.

Jokowi menduga terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan persoalan tersebut sehingga perdebatan mengenai keaslian ijazah dirinya dan Gibran semakin ramai diperbincangkan.

Prabowo Lantik Sembilan Pejabat dalam Reshuffle Kabinet Kedelapan

Diana Sasih — Fri, 16 Oct 2026 07:10:56 +0000

Presiden Prabowo Subianto merombak susunan pemerintahan dengan melantik sembilan pejabat baru di Jakarta pada Kamis, 15 Oktober 2026. Perombakan kabinet kedelapan ini mencakup pergantian pimpinan TNI, pengisian jabatan wakil menteri, serta penunjukan kepala dan wakil kepala badan nasional.

Dalam pelantikan tersebut, Jenderal Maruli Simanjuntak ditunjuk menjadi Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Posisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) yang sebelumnya dipegang Maruli beralih kepada Jenderal Tandyo Budi Revita.

Menurut informasi yang diterbitkan investortrust.id, pengangkatan dan pemberhentian kedua perwira tersebut tercantum dalam Keppres Nomor 105 dan 106 TNI Tahun 2026. Kedua keputusan itu mengatur pergantian Wakil Panglima TNI yang merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil serta jabatan Kasad.

Satyawan dan Rektor IPB Hadiri Pelantikan di Istana

Ade Koswara — Thu, 15 Oct 2026 11:09:40 +0000

Dua pejabat tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026) siang menjelang pelantikan yang akan dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah Satyawan Pudyatmoko, yang disebut sebagai calon Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), serta Rektor IPB Alim Setiawan Slamet. Kedatangan keduanya berlangsung di tengah rencana perombakan kabinet pada Oktober 2026.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Satyawan dan Alim mengenakan setelan jas hitam dengan dasi biru muda. Satyawan saat ini menjabat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Kementerian Kehutanan. Namanya sebelumnya disebut oleh Menko Polkam Dudung Abdurachman sebagai pejabat yang akan memimpin BPGMN.

Saat ditemui di Istana, Satyawan tidak menjelaskan lebih jauh mengenai jabatan yang akan diembannya. Ia hanya memastikan kehadirannya berkaitan dengan agenda pelantikan presiden.

Prabowo Lantik Maulana Bungaran Jadi Wamen Imigrasi

Luki Hakim — Thu, 15 Oct 2026 10:36:17 +0000

Presiden Prabowo Subianto melantik advokat Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dilansir dari Medcom, Maulana mengisi jabatan yang sebelumnya dipegang Silmy Karim setelah berkiprah dalam bidang hukum dan politik, termasuk mendampingi Prabowo dalam sengketa hasil pemilihan presiden. Pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan di hadapan Presiden.

Maulana menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta komitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dalam sumpah tersebut, ia juga berjanji menaati peraturan perundang-undangan, menjaga etika jabatan, dan melaksanakan amanah sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai wakil menteri, ia akan mendukung pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai arahan pimpinan kementerian.

Maulana lahir di Dumai, Riau, pada 9 Mei 1979. Ia menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada 1997–2003, kemudian menyelesaikan pendidikan magister di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2018.

Prabowo Lantik Alim Setiawan Slamet Jadi Wakil Menteri Pertanian

Bang Mano — Thu, 15 Oct 2026 09:03:25 +0000

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Rektor IPB University Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian dalam perombakan Kabinet Merah Putih. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 M Tahun 2026, dilansir dari Medcom.

Dalam prosesi tersebut, Alim mengucapkan sumpah jabatan di hadapan pejabat yang hadir. Pengangkatannya tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029.

Keputusan presiden yang dibacakan dalam pelantikan menetapkan Alim untuk mengisi jabatan Wakil Menteri Pertanian hingga berakhirnya periode pemerintahan 2024-2029.

Maulana Bungaran Menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Ade Koswara — Thu, 15 Oct 2026 08:48:35 +0000

Pengangkatan Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menambah babak baru dalam perjalanan kariernya di bidang hukum dan politik. Dilansir dari Nasional, ia dikenal sebagai advokat yang pernah terlibat dalam tim hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. Sebelum menduduki jabatan di pemerintahan, Maulana memiliki pengalaman dalam penanganan perkara pemilu, aktivitas organisasi politik, serta proses seleksi anggota lembaga negara.

Sejumlah rekam jejak tersebut menjadi bagian dari perjalanan profesionalnya sebelum dipercaya mengemban tugas sebagai Wamen Imipas. Nama Maulana tercantum dalam dokumen tim pembela Prabowo-Gibran yang dipublikasikan melalui situs resmi Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam dokumen tersebut, Maulana Bungaran, S.H., M.H., terdaftar sebagai salah satu anggota tim kuasa hukum pasangan tersebut.

Perannya berkaitan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2024. Dalam proses persidangan di MK, tim pembela Prabowo-Gibran bertindak sebagai pihak terkait untuk menghadapi permohonan sengketa hasil pemilu yang diajukan pasangan calon lainnya.

Prabowo Siapkan Perombakan Kabinet Merah Putih

Bang Mano — Thu, 15 Oct 2026 07:27:29 +0000

Sejumlah pejabat mulai mendatangi Istana Negara di tengah kabar rencana perombakan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (15/10/2026). Informasi mengenai agenda tersebut dilansir dari Nasional, sementara sejumlah pejabat yang hadir belum mengungkapkan secara terbuka posisi yang akan mereka emban.

Berdasarkan pantauan di lingkungan Istana Kepresidenan, beberapa tokoh yang terlihat datang meliputi Pangdam XXI/Radin Inten Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Richard Tampubolon, serta Rektor IPB Alim Setiawan Slamet.

Kehadiran ketiga tokoh tersebut menjadi perhatian karena muncul bersamaan dengan kabar pelantikan dalam rangka perombakan kabinet. Namun, informasi mengenai jabatan baru yang mungkin diberikan kepada masing-masing tokoh belum seluruhnya mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak terkait.

Richard Tampubolon dan Kristomei Hadiri Agenda Pelantikan di Istana

Luki Hakim — Thu, 15 Oct 2026 07:09:35 +0000

Sejumlah pejabat militer mendatangi Istana Kepresidenan pada Kamis (15 Oktober 2026) menjelang agenda pelantikan pejabat yang dikaitkan dengan kemungkinan perombakan jabatan di pemerintahan. Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Taruli Horja Tampubolon dan Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi termasuk yang hadir, tetapi keduanya mengaku belum mengetahui penugasan baru yang akan diberikan.

Kedatangan kedua perwira tinggi tersebut berlangsung di tengah kabar mengenai pergantian sejumlah pejabat, termasuk kemungkinan penempatan mereka pada posisi strategis di pemerintahan. CNBC Indonesia dan CNNIndonesia.com melaporkan bahwa Richard maupun Kristomei tidak memberikan kepastian mengenai jabatan yang akan mereka emban.

Richard, yang datang mengenakan pakaian dinas lengkap dengan didampingi anggota keluarganya menurut pantauan CNNIndonesia.com, menyatakan kesiapannya menerima penugasan apa pun. Ia tidak memastikan kabar yang mengaitkannya dengan posisi wakil menteri pertahanan.

SBY Sampaikan Orasi Ilmiah dan Singgung Dampak Batuk Prabowo

Diana Sasih — Wed, 14 Oct 2026 11:11:26 +0000

Pada Rabu 14 Oktober 2026, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY menyampaikan orasi ilmiah dalam dies natalis FISIP Unpad ke-68 di Universitas Padjadjaran sambil menyinggung kondisi kesehatannya dan membuat kelakar tentang Presiden Prabowo Subianto.

Menurut tayangan YouTube FISIP Unpad yang dikutip detikcom, SBY memastikan batuk yang dialaminya bukan influenza tipe A sebelum memulai orasi. Ia meminta pengertian karena batuk sesekali muncul selama penyampaian materi.

"Sebelum saya sampaikan orasi ilmiah, harus saya pastikan bukan orasi politik, saya ingin sampaikan permohonan maaf, saya ini agak batuk, tapi bukan influenza A, aman, sehingga dalam sampaikan orasi ini sekali-sekali batuk, mohon dimaklumi," ujar SBY.

Gubernur Kaltim Kembali dari Singapura Usai Pemeriksaan Kesehatan

Diana Sasih — Wed, 14 Oct 2026 07:27:59 +0000

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud kembali ke daerahnya pada Selasa (13/10/2026) setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Singapura. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Ririn Sari Dewi, perjalanan tersebut dilakukan untuk keperluan medis dan telah memperoleh izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Keberangkatan Rudy menjadi perhatian publik setelah fotonya saat berada di Singapura beredar luas di media sosial.

Perjalanan itu berlangsung ketika kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih melanda sejumlah wilayah Kalimantan Timur, termasuk Samarinda. Ririn menjelaskan bahwa Rudy berangkat ke Singapura pada Sabtu (10/10/2026). Namun, ia belum mengungkapkan nama rumah sakit yang dikunjungi gubernur maupun jenis pemeriksaan kesehatan yang dijalani selama berada di negara tersebut.

Dalam keterangannya yang dikutip Kompas.com pada Selasa (13/10/2026), Ririn menegaskan bahwa perjalanan itu telah mendapat persetujuan pemerintah pusat.

Pemerintah Tegaskan Gibran Tak Dapat Dimakzulkan Usai Putusan MK

Rahmat Hidayat — Wed, 14 Oct 2026 01:06:44 +0000

Pemerintah menanggapi polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonannya pada Pilpres 2024. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan menyebut Gibran tidak dapat dimakzulkan karena putusan tersebut berada dalam ranah kekuasaan kehakiman.

Syahganda mengatakan pemerintah menghormati putusan MK sebagai lembaga yudikatif. Ia juga menyebut pemerintah masih memantau perkembangan persoalan yang dapat berlanjut melalui jalur politik maupun hukum.

"Yang paling penting kan kita menghormati, sebagai eksekutif menghormati yudikatif ya dan itu kekuasaan yudikatif sudah jelas bahwa tidak bisa di-impeach, ya kan. Dari pasangan Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden," ujar Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Elon Musk Salurkan Donasi Politik Rp 4,9 Triliun ke Republik

Rahmat Hidayat — Tue, 13 Oct 2026 22:49:23 +0000

Lebih dari USD 276 juta atau Rp 4,9 triliun telah disalurkan Elon Musk kepada sejumlah kelompok politik yang mendukung Partai Republik sejak Juli. Dilansir dari Detik iNET, jumlah tersebut menjadikannya donatur terbesar yang diketahui dalam pemilihan paruh waktu Amerika Serikat 2026, ketika Partai Republik berupaya mempertahankan mayoritas di Washington pada November. Sumbangan terbesar diberikan kepada Senate Leadership Fund, sebuah komite aksi politik atau super PAC yang membantu kandidat Partai Republik dalam pemilihan Senat.

Berdasarkan data yang disampaikan perwakilan Musk kepada New York Times, kelompok tersebut menerima USD 158 juta dari pengusaha itu. Selain mendukung Senate Leadership Fund, pemilik Tesla dan SpaceX tersebut mengalokasikan lebih dari USD 76 juta kepada America PAC. Kelompok politik itu didirikan oleh Musk pada pemilihan umum 2024.

Jika dihitung untuk siklus politik federal 2025-2026, total sumbangan Musk yang tercatat mencapai sekitar USD 366 juta. Nilai tersebut melampaui pengeluaran politiknya yang berjumlah sekitar USD 290 juta pada pemilihan presiden 2024.

Andi Arief Nilai Gibran Perlu Pansus DPR untuk Klarifikasi

Luki Hakim — Tue, 13 Oct 2026 19:24:34 +0000

Persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan terkait persyaratan pendidikan dalam Pilpres 2024. Politikus Partai Demokrat Andi Arief pada Selasa (13/10/2026) menilai pembentukan panitia khusus (pansus) DPR dapat menjadi sarana bagi Gibran untuk memberikan klarifikasi mengenai persoalan tersebut.

Menurut Andi, forum pansus dapat memberikan kesempatan kepada Gibran untuk menjelaskan persoalan dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari putusan MK. Ia menilai langkah tersebut berpotensi menguntungkan Gibran karena memberinya ruang untuk menyampaikan klarifikasi.

Andi merujuk pembentukan Pansus Century pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menyebut pansus tersebut tetap berjalan untuk mengklarifikasi berbagai tuduhan meskipun berlangsung dalam pemerintahan SBY.

Jaksa Cabut Tiga Dakwaan Pemakzulan Sara Duterte di Filipina

Luki Hakim — Tue, 13 Oct 2026 17:50:17 +0000

Senat Filipina yang bersidang sebagai pengadilan pemakzulan menyetujui permintaan jaksa untuk mencabut tiga dari empat dakwaan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte pada Selasa (13/10/2026). Keputusan ini menyisakan tuduhan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dalam perkara yang dapat memengaruhi peluang politik Duterte.

Dilansir dari CNBC Indonesia, dakwaan yang dicabut mencakup dugaan penyalahgunaan dana rahasia, penyuapan, serta ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., ibu negara, dan mantan ketua DPR Filipina.

Ketua jaksa penuntut Gerville Jinky Luistro mengatakan fokus pada satu dakwaan akan mempersempit perkara yang harus diperiksa Senat. Sebelumnya, tim jaksa telah menghadirkan bukti dan saksi terkait beberapa tuduhan selama persidangan yang berlangsung sejak Juli.

Gibran Dorong Teknologi Pariwisata Indonesia Bernilai Ekonomi Tinggi

Diana Sasih — Tue, 13 Oct 2026 12:03:18 +0000

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan nilai ekonomi pariwisata Indonesia dalam wisuda Institut Pariwisata Trisakti di Jakarta pada Selasa 13 Oktober 2026, dilansir dari Medcom.

Dalam acara tersebut, Gibran menyampaikan teknologi perlu dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah, memperluas jangkauan destinasi, dan meningkatkan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.

"Yang perlu kita pikirkan saat ini adalah bagaimana teknologi dapat menciptakan nilai tambah bagi pariwisata kita. Bagaimana teknologi dapat meningkatkan manfaat langsung bagi masyarakat," ujar Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden.

Doli Pertanyakan Pengangkatan Hasyim Sebagai Komisaris PTPN I

Serly Tjin — Mon, 12 Oct 2026 20:52:27 +0000

Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mempertanyakan pengangkatan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari sebagai komisaris independen PT Perkebunan Nusantara I. Pertanyaan itu muncul terkait latar belakang pengangkatan Hasyim yang dinilai perlu dijelaskan kepada publik.

Dilansir dari profil resmi PT Perkebunan Nusantara I, Hasyim diangkat sebagai komisaris independen sejak 30 Juni 2026. Perusahaan mencatat ia tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham utama dan pengendali PTPN I.

Menurut profil tersebut, Hasyim juga tercatat tidak memiliki saham di PTPN Group. Latar belakang pendidikannya meliputi hukum tata negara, ilmu politik, dan sosiologi politik.

DPR Terima Desakan Hak Angket atas Polemik Ijazah Gibran

Luki Hakim — Mon, 12 Oct 2026 18:49:03 +0000

Desakan pembentukan hak angket untuk menyelidiki polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengemuka di DPR setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara terkait persyaratan pendidikannya. Pada Senin, 12 Oktober 2026, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menerima perwakilan Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) di Ruang Baleg DPR, Senayan, Jakarta, yang meminta parlemen menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.

Pertemuan itu dihadiri perwakilan Formappi, Menteng Club, SAKTI, Germas PP PMKRI, Lima Indonesia, serta sejumlah akademisi. AKSI meminta Fraksi Golkar mengambil sikap terbuka dan mendorong penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat untuk mengusut persoalan dokumen pendidikan Gibran.

Doli menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pimpinan fraksi dan partainya. Ia menegaskan bahwa anggota DPR berkewajiban menerima masukan masyarakat tanpa membedakan kelompok yang menyampaikannya.

Arrmanatha Nasir Gantikan Sugiono sebagai Menlu RI

Diana Sasih — Mon, 12 Oct 2026 12:40:35 +0000

Peralihan kepemimpinan Kementerian Luar Negeri RI resmi berlangsung setelah Arrmanatha Nasir menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Serah terima jabatan digelar di kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, pada Senin (12/10/2026), dengan dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta dan sejumlah pegawai kementerian. Dalam prosesi tersebut, kedua pejabat menandatangani berita acara serah terima jabatan setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Sugiono dan Arrmanatha kemudian bersalaman dan berpelukan sesaat setelah penandatanganan selesai. Pengangkatan Arrmanatha, yang akrab disapa Tata, merupakan tindak lanjut pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10/2026). Sebelum menduduki posisi menteri, Arrmanatha menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.

Dalam pelantikan tersebut, Prabowo memandu pengucapan sumpah jabatan yang diikuti Arrmanatha. Sumpah itu mencakup komitmen untuk mematuhi konstitusi, menjalankan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas dengan tanggung jawab.

PKB Dukung Prabowo Maju Capres 2029

Bang Mano — Mon, 12 Oct 2026 03:50:30 +0000

Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza menyatakan pada Senin (12/10/2026) bahwa partainya mendukung Prabowo Subianto kembali mencalonkan diri sebagai capres pada Pilpres 2029 karena menilai kepemimpinannya layak dilanjutkan.

Faisol menyebut dukungan itu diberikan setelah melihat pelaksanaan sejumlah program pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Prabowo. Menurut dia, program tersebut berjalan meski terdapat kendala.

"PKB mendukung 100 persen atau bahkan 1.000 persen pencalonan kembali Prabowo Subianto sebagai capres 2029, karena memang beliau sangat layak kembali memimpin Indonesia untuk dua periode," ujar Faisol Riza, Wakil Ketua Umum PKB.

Demokrat Buka Audiensi Usai MK Putus Gugatan Ijazah Gibran

Rahmat Hidayat — Sun, 11 Oct 2026 18:47:47 +0000

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan perbedaan respons dari kalangan politik, akademisi, dan organisasi masyarakat. Pada 10–11 Oktober 2026, mantan Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, serta Partai Demokrat menyampaikan pandangan mengenai makna putusan dan wacana pemakzulan Gibran.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan partainya masih mempelajari perkembangan putusan MK. Demokrat juga membuka kesempatan bagi pihak penggugat untuk menyampaikan aspirasi, sementara kelompok penggugat berencana menemui lembaga legislatif dan partai politik guna membahas usulan pemakzulan.

Dalam keterangannya pada Minggu (11/10/2026), Herman menegaskan bahwa partainya menghormati proses peradilan dan tengah mempertimbangkan langkah yang sesuai bagi kepentingan bangsa.

Demokrat Buka Aspirasi Penggugat Pemakzulan Gibran

Ade Koswara — Sun, 11 Oct 2026 13:43:59 +0000

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron merespons wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Minggu (11/10/2026). Demokrat menyatakan akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar munculnya wacana tersebut.

Menurut Herman, Partai Demokrat menghormati proses dan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara yang diajukan terhadap syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

"Kami menghormati proses dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Saat ini kami monitor perkembangan atas keputusan MK tersebut, dan tentu konsolidasi ke dalam apa langkah-langkah yang tepat untuk bangsa dan rakyat," kata Herman Khaeron, Sekjen Partai Demokrat.

Prabowo dan El&Sisi Perkuat Kemitraan Indonesia Mesir di Jakarta

Luki Hakim — Sun, 11 Oct 2026 13:43:40 +0000

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi memperkuat hubungan bilateral Indonesia Mesir melalui pertemuan kenegaraan di Jakarta pada Minggu (11/10/2026). Kedua pemimpin membahas Palestina, pendidikan, kelautan, serta kerja sama strategis kedua negara.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, El-Sisi menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia dalam isu Palestina dan pembangunan kembali Gaza. Ia juga membahas posisi Indonesia dalam upaya perdamaian melalui Board of Peace (BoP).

"Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden Subianto pada 2025 hadir di Sharm El-Sheikh yang menyaksikan untuk kesepakatan penghentian gencatan senjata di Gaza," ujar Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Mesir.

Mahfud MD Nilai Pembentukan Wantimpres Langgar Undang&Undang

Ade Koswara — Sun, 11 Oct 2026 10:50:32 +0000

Mantan Menteri Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD mempersoalkan pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya melanggar ketentuan perundang-undangan. Dalam siniar pribadinya, Mahfud menyebut pembentukan lembaga tersebut baru dilakukan setelah 23 bulan sejak pelantikan presiden, padahal undang-undang menetapkan batas waktu paling lama tiga bulan.

Dalam tayangan Mahfud MD: Titik Terang di kanal YouTube Mahfud MD yang menjadi sumber pemberitaan JPNN.com pada 11 Oktober 2026, Mahfud merujuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024.

Mahfud menegaskan bahwa ketentuan mengenai waktu pembentukan lembaga tersebut tercantum dalam Pasal 9 undang-undang terkait.

Prabowo dan El&Sisi Tolak Pengusiran Warga Palestina dari Gaza

Dadi Mulya — Sun, 11 Oct 2026 09:44:15 +0000

Indonesia dan Mesir memperkuat sikap bersama untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak pengusiran penduduk dari Jalur Gaza. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyampaikan sikap tersebut dalam pernyataan pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (11/10/2026), di tengah kekhawatiran terhadap kekerasan dan pelanggaran hukum internasional di Palestina, dilansir dari Nasional.

Kedua pemimpin menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui solusi dua negara. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, memperoleh negara merdeka, dan hidup dalam perdamaian.

Prabowo menyoroti operasi militer Israel, tindakan provokatif, pelanggaran hak asasi manusia, serta pembangunan permukiman ilegal yang dinilai memperburuk keadaan di Palestina.

NasDem Bantah Tonny Tesar Usulkan Pemakzulan Gibran

Bang Mano — Sat, 10 Oct 2026 03:09:30 +0000

Beredarnya surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mencantumkan nama anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Tonny Tesar, mendapat bantahan dari internal partai. Sekretaris Fraksi NasDem DPR Ahmad Sahroni menyatakan surat tersebut tidak benar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026), menyusul ramainya pembahasan dokumen itu setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Nama Tonny Tesar tercantum sebagai salah satu pengusul dalam surat yang beredar di masyarakat. Namun, Sahroni membantah adanya surat usulan pemakzulan yang diajukan Tonny untuk mencopot Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Menanggapi dokumen tersebut, Sahroni menegaskan bahwa informasi mengenai usulan pemakzulan itu tidak benar.

Golkar Tetapkan Prabowo sebagai Capres untuk Pilpres 2029

Luki Hakim — Fri, 09 Oct 2026 19:08:26 +0000

Partai Golkar menghormati sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang memilih tidak lagi secara terbuka mendorong Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjabat selama dua periode. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan tanggapan tersebut pada Jumat (9/10/2026), sekaligus menegaskan bahwa partainya telah menetapkan Prabowo sebagai calon presiden untuk Pilpres 2029.

Doli mengatakan Golkar belum menentukan nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Menurut dia, pembahasan mengenai kandidat tersebut akan dilakukan menjelang pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Dalam keterangannya kepada Kompas.com, Doli menilai pernyataan Jokowi perlu dihormati karena disampaikan dengan pertimbangan tertentu.

Gibran Tegaskan Lulus SMA Usai MK Temukan Kekurangan Dokumen

Luki Hakim — Fri, 09 Oct 2026 11:35:24 +0000

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya telah lulus SMA setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan kelulusan pendidikan luar negerinya setara SMA. Dalam tanggapannya pada Jumat, 9 Oktober 2026, Gibran menyebut riwayat kuliah S1 di Singapura sebagai alasan bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan menengah.

Dilansir dari Medcom, Gibran juga menyatakan menghormati proses persidangan yang membahas persoalan dokumen pendidikannya. Ia memilih tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden di tengah polemik mengenai persyaratan pendidikan tersebut.

Dalam keterangannya yang dikutip dari kanal YouTube Metro TV, Gibran mengaitkan pendidikan tinggi yang pernah ditempuhnya dengan status kelulusan SMA.

Trump Laporkan 517 Transaksi Saham dan Obligasi pada Agustus

Ade Koswara — Fri, 09 Oct 2026 10:22:16 +0000

Presiden Amerika Serikat Donald Trump melaporkan 517 transaksi jual-beli sekuritas sepanjang Agustus 2026, dengan estimasi nilai keseluruhan antara 74,3 juta hingga 273,3 juta dolar AS. Laporan tersebut mencakup pembelian saham Meta Platforms senilai hingga 25 juta dolar AS dan surat utang SpaceX hingga 5 juta dolar AS, sebagaimana dilansir dari Detik iNET berdasarkan analisis CNBC.

Dokumen keterbukaan keuangan setebal 18 halaman itu mencatat aktivitas investasi Trump di berbagai perusahaan. Transaksi surat utang SpaceX pada 18 Agustus menjadi sorotan karena berlangsung dua hari sebelum Trump menandatangani kebijakan nasional mengenai transportasi antariksa komersial Amerika Serikat.

Berdasarkan rincian laporan, akun investasi Trump membeli surat utang senior tanpa jaminan yang diterbitkan SpaceX senilai antara 1 juta hingga 5 juta dolar AS pada 18 Agustus. Instrumen tersebut menawarkan kupon 5,35 persen dan memiliki tanggal jatuh tempo pada Juli 2031.

Golkar Tetapkan Prabowo sebagai Calon Presiden untuk 2029

Diana Sasih — Fri, 09 Oct 2026 06:22:34 +0000

Partai Golkar menegaskan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2029, sementara sikap terkait calon wakil presiden belum ditentukan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan posisi tersebut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2026), saat menanggapi perbedaan pernyataan Joko Widodo mengenai peluang Prabowo-Gibran Rakabuming Raka menjabat dua periode.

Doli menjelaskan bahwa keputusan Golkar untuk mendukung Prabowo telah ditetapkan sejak akhir 2024. Namun, penentuan pasangan calon masih menunggu pembicaraan dengan partai-partai yang nantinya bergabung dalam koalisi pengusung.

"Ya sejak tahun akhir 2024, standing position Golkar kan jelas, bahwa kami menghadapi Pilpres tahun 2029, kami sudah punya calon namanya Pak Prabowo, ya," ujar Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar.