Keterangan tersebut disampaikan di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Suhermanto menjelaskan bahwa penahanan terhadap ketiganya telah dilakukan di fasilitas tahanan Mako Brimob.

"Tiga (tersangka, red.) dilakukan penahanan di Mako Brimob," kata Suhermanto, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Saiful Bahri Siregar menyampaikan perkembangan penyidikan tersebut dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).

Menurut Saiful, dugaan pemberian uang atau bentuk pemberian lainnya berkaitan dengan upaya perusahaan memperlancar proses administrasi pertambangan melalui pejabat negara.

Dalam perkara Nomor 399/PUU-XXIV/2026, sejumlah pihak mengajukan pengujian terhadap tiga undang-undang. Sebagaimana dilansir dari Nasional, ketentuan yang dipersoalkan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, perkoperasian, serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ketiga regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Album berjudul Album Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 1957-Februari 1988 tersebut diperlihatkan oleh pengacara Roy Suryo, Gafur Sangaji. Jokowi mengaku belum pernah melihat buku yang memuat daftar alumni tersebut.

Ketika diminta memberikan tanggapan setelah melihat album, Jokowi langsung menyalahkan pihak pencetak. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi dalam buku tersebut.

Sebelum penetapan Slamet Uliandi, penyidik telah menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Peran Slamet Uliandi berkaitan dengan persetujuan penghapusan hasil penyadapan. Menurut informasi yang disampaikan dalam pemberitaan Detik iNET, permintaan tersebut diajukan Ahrie Sonta pada awal Oktober 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penyitaan tersebut pada Jumat (6/11/2026). Uang yang disita berasal dari salah seorang saksi berinisial BR, yang merujuk pada Bobby Rasyidin.

Dalam keterangannya, Budi menjelaskan bahwa penyitaan menjadi salah satu tindakan penyidik dalam mengusut perkara dugaan korupsi tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penyitaan uang dari Bobby yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut. Konfirmasi itu disampaikan kepada wartawan pada Jumat (5/11/2026).

“Benar, dalam penyidikan perkara ini, salah satunya telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp 2 miliar, dari salah seorang saksi BR (Bobby Rasyidin),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Korban berinisial JAPB (22) mengaku kehilangan USD 1.500 atau sekitar Rp 27 juta. Namun, berdasarkan pemeriksaan polisi, uang yang berhasil ditemukan hanya sebesar USD 800 dan berada di dalam dompet LZ.

Satreskrim Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menangkap kedua terduga pelaku sekitar pukul 17.00 Wita di sebuah restoran di Jalan Kartika Plaza, Kuta. Pesawat yang mereka tumpangi sebelumnya mendarat di Bali sekitar pukul 09.40 Wita.

ED, yang diduga berprofesi sebagai tenaga pengajar di sejumlah pesantren, kini telah ditangkap dan ditahan di Mapolda Banten. Akibat insiden tersebut, satu anggota polisi mengalami cedera kepala berat dan masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU.

Kepala Subdirektorat III Jatanras Ditreskrimum Polda Banten, Kompol Yeremia Iwo, mengungkapkan dugaan pekerjaan ED berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian.

Penyidik melakukan penyitaan sebagai salah satu bagian dari proses pengusutan dugaan tindak pidana korupsi. "Benar, dalam penyidikan perkara ini, salah satunya telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp 2 miliar, dari salah seorang saksi BR (Bobby Rasyidin)," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Budi juga memastikan penyitaan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina. Bobby sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK sebagai saksi pada Mei 2025.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan melibatkan unsur pengawasan internal lembaga. Penyelidikan tersebut mencakup Inspektorat dan Dewan Pengawas (Dewas), meskipun identitas pegawai yang diperiksa belum disampaikan kepada publik.

"Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas," ujar Budi Prasetyo, Jumat (6/11/2026).

Permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Brand tidak dikabulkan. Ia harus tetap berada dalam tahanan sampai hakim membacakan putusan hukuman pada Senin, 9 November 2026.

Keputusan tersebut dihasilkan setelah majelis juri menjalani musyawarah selama delapan setengah jam. Proses persidangan sendiri berlangsung selama empat pekan di Pengadilan Southwark Crown, London.

Rencana pengaduan itu disampaikan Tifa setelah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Ia menyoroti penerapan RJ yang menurutnya hanya diberikan kepada tiga atau empat orang, meskipun laporan polisi disebut melibatkan delapan orang.

Tifa menyatakan akan membawa persoalan tersebut kepada Kapolri untuk meminta pemeriksaan atas penerapan keadilan restoratif dalam perkara yang sedang berjalan.

Menurut laporan Kompas.id yang diterbitkan pada 4 November 2026, Kanwil Kementerian HAM sedang menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam penggerebekan tersebut pada pekan sebelumnya.

Di sisi lain, Kementerian Agama menawarkan bantuan kepada pengelola Hamalatul Quran untuk memenuhi persyaratan pendirian pondok pesantren sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut pengumuman Nomor 25/SEK/PENG.KP1.1.2/XI/2026, proses pemeriksaan administrasi berlangsung mulai 2 Oktober hingga 3 November 2026. Peserta yang dinyatakan lolos tercantum dalam lampiran resmi pengumuman.

Hasil seleksi mencakup sejumlah formasi, yakni Calon Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, tersedia peserta yang lolos melalui formasi khusus Papua dan Aceh.

Temuan tersebut dihimpun dalam buku Koridor Hukum di Rimba Nusantara yang diluncurkan World Resources Institute (WRI) Indonesia bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta di Grand Cemara Hotel, Jakarta, Kamis (5/11), seperti dilansir dari Nasional.

Publikasi ini memuat hasil peliputan mendalam 10 jurnalis yang mengikuti program journalist fellowship dengan fokus kejahatan lingkungan, terutama di sektor kehutanan. Berbagai laporan di dalamnya mengangkat persoalan pengelolaan hutan, konflik agraria, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sekitar.

Suhermanto menjelaskan, peningkatan status Slamet dari saksi menjadi tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar penilaian penyidik mengenai dugaan keterlibatan Slamet dalam perbuatan melawan hukum.

"Berdasarkan hasil gelar perkara, maka penyidik menyimpulkan bahwa saudara SU telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum," ujar Suhermanto, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Ketiga tersangka yang kini berada di Mako Brimob adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara itu, tersangka berinisial SU, yakni Irjen Slamet Uliandi, belum dapat menjalani penahanan karena kondisi kesehatannya.

Suhermanto menegaskan bahwa pemindahan lokasi penahanan tersebut merupakan perkembangan terbaru setelah sebelumnya ketiga tersangka diketahui berada di Rutan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Suhermanto, menjelaskan bahwa SU sebelumnya berstatus sebagai saksi. Perubahan status hukum dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menemukan unsur pelanggaran hukum.

Dalam perkara tersebut, SU diketahui pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019. Ia juga tercatat sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.

Permintaan tersebut disampaikan Rahmat sebagai tanggapan atas desas-desus yang mengaitkan nama Teddy dengan perkara dugaan penyadapan. Dia menekankan bahwa pemeriksaan terhadap pihak mana pun harus didasarkan pada informasi dan bukti yang dapat diuji.

Rahmat menegaskan bahwa pemanggilan seseorang untuk memberikan keterangan tidak boleh dipandang sebagai penetapan keterlibatan dalam perkara. Asas praduga tak bersalah, menurut dia, tetap harus menjadi prinsip dalam proses penyelidikan.

Desakan tersebut disampaikan pada Kamis (5/11/2026), menyusul penetapan tiga tersangka oleh Bareskrim Polri pada 3 November 2026. PERADI SAI menilai perkara ini harus menjadi momentum evaluasi terhadap sistem pengawasan penyadapan yang dilakukan negara.

Organisasi advokat tersebut menegaskan bahwa dugaan penyadapan di luar prosedur hukum perlu diusut secara transparan, menyeluruh, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, penanganannya tetap harus memperhatikan asas praduga tidak bersalah, hak atas bantuan hukum, serta prinsip peradilan yang adil.

Jokowi menjelaskan bahwa dirinya menempuh pendidikan S1 Fakultas Kehutanan UGM pada 1980–1985. Skripsinya memperoleh nilai A setelah melalui proses penyusunan dan pengujian oleh dosen penguji.

Penelitian tersebut berjudul Studi Tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis Pada Pemakaian Akhir di Kota Madya Surakarta. Sebelum disetujui, Jokowi mengajukan tiga kali usulan judul kepada dosen pembimbingnya, Prof. Dr.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memastikan pemerintah akan mengusut kejadian tersebut. Penyelidikan ditujukan untuk mengidentifikasi pelaku, pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan penegakan hukum terhadap peristiwa itu.

Yusril menyampaikan bahwa keputusan penyelidikan telah disepakati pemerintah setelah insiden penembakan tersebut menjadi perhatian publik.

Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Muchammad Arwin Bachar mengungkapkan bahwa dendam menjadi salah satu motif yang ditemukan penyidik berdasarkan keterangan tersangka. Pengungkapan tersebut disampaikan di Mapolres Indramayu pada 4 November 2026.

"Motifnya adalah dendam," ujar Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Muchammad Arwin Bachar.

Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi setelah menerima Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Kamis (5/11). Ia menegaskan, proses hukum dalam perkara tersebut tidak didorong kepentingan tertentu di lingkungan Korps Bhayangkara.

Dalam keterangan tertulis pada Kamis (5/11), Suyudi menekankan bahwa penanganan perkara sepenuhnya merupakan bagian dari penegakan hukum.

Jaksa merinci nilai kerugian negara mencapai Rp 17.745.627.652.570,30. Angka tersebut mengacu pada laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT selama periode 2016 hingga 2025.

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut aktivitas pertambangan tetap dilakukan meskipun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT AKT telah dihentikan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tertanggal 19 Oktober 2017.

Dalam putusannya, hakim menyatakan Hery terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Hakim juga memerintahkan agar Hery tetap berada dalam tahanan.

Hakim menetapkan denda Rp 300 juta dengan ketentuan pengganti berupa kurungan selama 100 hari apabila tidak dibayarkan. Selain itu, kewajiban uang pengganti dapat diperhitungkan melalui aset berupa rumah milik Hery di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Namun, pembahasan mengenai persoalan tersebut semakin meluas sepanjang 2024 hingga 2025 sebelum akhirnya mendorong dirinya mengambil langkah hukum. Peristiwa yang menjadi titik perhatian terjadi pada 26 Maret 2025. Saat berada di dalam mobil di sekitar Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jokowi menerima informasi dari ajudannya mengenai konten yang membahas tuduhan tersebut.

Dalam persidangan, Jokowi menjelaskan bahwa ajudannya memperlihatkan dua video dan satu unggahan di media sosial X. Ia menilai konten yang ditunjukkan sudah melampaui batas sehingga memutuskan meminta pertimbangan penasihat hukum.

Setelah menunjukkan dokumen tersebut kepada hakim, Jokowi juga memperlihatkannya kepada publik. Kehadirannya dalam persidangan sekaligus menjadi kesempatan untuk menanggapi tuduhan penggunaan ijazah palsu yang selama ini dialamatkan kepadanya.

Dalam keterangannya, Jokowi menyampaikan keberatan atas tuduhan tersebut karena pihak yang membuat kesimpulan dinilai belum pernah melihat dokumen ijazah aslinya.

Dilansir dari Detikcom, Jokowi menjelaskan perjalanan pendidikannya mulai dari sekolah dasar hingga menyelesaikan program sarjana di Fakultas Kehutanan UGM. Ia juga memberikan penjelasan mengenai mata kuliah pilihan yang diambil selama menjalani perkuliahan.

Dalam persidangan, Jokowi turut menerangkan alasan dirinya menempuh jalur hukum setelah tuduhan mengenai keaslian ijazahnya terus beredar. Ia menyebut unggahan dan video yang diterimanya sudah melampaui batas sehingga mendorongnya berkonsultasi dengan penasihat hukum.

Ketua Majelis Hakim Dwi Elyarahma Sulistyowati membacakan vonis tersebut dalam persidangan. Majelis juga menjatuhkan denda sebesar Rp 300 juta dengan batas pembayaran satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Tenggat pembayaran denda dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Selain hukuman penjara dan denda, Hery diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 3,875 miliar.

Aksi tersebut berlangsung setelah Jokowi meminta izin kepada majelis hakim untuk memperlihatkan dokumen pendidikannya secara langsung. Pengunjung kemudian menyaksikan Jokowi menunjukkan ijazah satu per satu, termasuk ijazah sarjana dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Menurut laporan detikcom, awalnya jaksa memperlihatkan barang bukti ijazah kepada majelis hakim. Jokowi kemudian meminta kesempatan untuk menunjukkan dokumen tersebut kepada pengunjung persidangan.

Jokowi menyebut penggunaan huruf tersebut bukan hanya ditemukan pada skripsinya. Menurut dia, dokumen akademik lain yang dicetak melalui Percetakan Perdana juga menggunakan tampilan serupa.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Jokowi menanggapi persoalan tahun penggunaan font Times New Roman yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

Penyerahan dokumen dilakukan oleh perwakilan pemerintah, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej. Komisi III DPR menerima DIM tersebut untuk melanjutkan proses pembahasan RUU Perampasan Aset.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan apresiasi atas penyampaian dokumen dari pemerintah dalam rapat tersebut.

Persidangan berlangsung terbuka untuk umum. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi disebut akan memperlihatkan ijazah pendidikan dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga perguruan tinggi (S1).

Penasihat hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menyatakan kehadiran kliennya di persidangan diharapkan dapat menghentikan polemik mengenai keaslian dan status ijazah mantan presiden tersebut.

Jokowi menjelaskan bahwa sampul skripsinya dicetak oleh Percetakan Perdana. Menurut dia, penggunaan jenis huruf tersebut bukan hanya terdapat pada dokumen miliknya, melainkan juga pada ribuan skripsi lain yang dicetak di tempat yang sama.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Jokowi menyampaikan pembelaan terhadap kesesuaian font yang dipersoalkan.

Dilansir dari Nasional, Jokowi tiba sekitar pukul 08.30 WIB dengan mengenakan pakaian krem bermotif cokelat dan peci hitam. Kedatangannya turut didampingi kedua anaknya, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep.

Kehadiran Jokowi langsung menarik perhatian puluhan pendukung yang berkumpul di sekitar gedung pengadilan. Kerumunan pendukung, awak media, dan petugas pengawalan sempat menyebabkan situasi berdesakan sebelum petugas membuka akses menuju gedung pengadilan.

Kendaraan yang digunakan merupakan Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid tahun 2023 dengan nomor polisi B 1980 IBY. Berdasarkan informasi dalam laporan tersebut, mobil itu terdaftar atas nama perusahaan PT Indonesia Berlian Y.

Innova Zenix Hybrid bukan kendaraan asing bagi Jokowi. Saat masih menjabat sebagai Presiden, ia beberapa kali menggunakan model tersebut untuk menjalankan kegiatan, termasuk aktivitas yang bersifat incognito.

Dilansir dari Detik Oto, Polres Metro Jakarta Timur akan menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional selama persidangan Roy Suryo berlangsung. Sidang tersebut diselenggarakan secara terbuka untuk umum.

Potensi kepadatan diperkirakan terjadi di sejumlah akses menuju gedung pengadilan. Karena itu, pengendara yang melintas di kawasan sekitar lokasi diminta memperhatikan perubahan jalur yang telah disiapkan petugas.

Dilansir dari Detik iNET, SAFEnet memberikan dua kemungkinan pengaduan berbeda. Prabowo dapat melapor sebagai pihak yang diduga menjadi korban pelanggaran privasi, sementara Listyo dipersilakan mengadu apabila merasa mengalami kriminalisasi terkait penerapan pasal ilegal akses dalam UU ITE.

Dalam unggahan tersebut, SAFEnet secara langsung menyampaikan undangan kepada kedua tokoh tersebut.

Berdasarkan pantauan detikcom, kedua jenazah dibawa menggunakan peti putih. Keluarga yang telah menunggu langsung menyambut dan mengangkat peti tersebut ke rumah duka. Sejumlah kerabat terlihat memeluk peti jenazah dalam suasana haru.

Keluarga berencana memakamkan kedua korban pada Kamis (5/11/2026). Sebelumnya, jenazah diserahkan kepada keluarga di RS Bhayangkara Polda Jawa Timur, Surabaya, Rabu (4/11), sekitar pukul 13.00 WIB.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat pimpinan Satgas PKH pada Rabu (4/11/2026) sore. Rapat dipimpin Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyampaikan bahwa penertiban akan mencakup perusahaan yang terafiliasi maupun berada dalam kendali AK, termasuk jaringan usaha terkait di berbagai wilayah Indonesia.

Terlebih, tindakan terhadap elang brontok (Nisaetus cirrhatus) itu direkam dan disebarluaskan melalui media sosial. Ia mengaku tidak dapat menerima perlakuan terhadap satwa liar tersebut. Menurutnya, tindakan penembakan, pencabutan bulu, hingga penyebaran rekaman kejadian merupakan persoalan yang tidak semestinya diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif.

"Saya terus terang kecewa melihat kasus elang brontok di Sukabumi ini. Seekor satwa dilindungi ditembak, kemudian bulunya dicabutin, bahkan perbuatan ini direkam dan disebar ke publik," kata Panji.

Tenerife mengonfirmasi kabar duka tersebut melalui pernyataan resmi. Klub menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan para penggemar serta meminta publik menghormati privasi keluarga korban.

Dilansir dari surat kabar Spanyol Sport, insiden tersebut berpotensi memasuki ranah hukum pidana apabila penyelidikan menemukan adanya kelalaian berat yang secara langsung menyebabkan kematian de Miguel.

Usep menilai tindakan para pemburu seharusnya ditangani melalui proses hukum. Namun, berdasarkan informasi dalam laporan tersebut, para pemburu justru lolos dari jeratan hukum dan hanya mendapatkan pembinaan serta diminta membuat surat pernyataan oleh pihak terkait.

Dalam keterangannya, Usep menegaskan bahwa elang brontok termasuk kelompok burung pemangsa yang memperoleh perlindungan hukum di Indonesia.

Kasus ini juga memunculkan kembali pembahasan mengenai pengertian makar dalam bahasa Indonesia dan hukum pidana. Istilah tersebut memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar upaya menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa.

Pemahaman mengenai makar penting karena penerapan ketentuan pidananya berkaitan dengan batas antara tindakan melawan hukum dan kebebasan menyampaikan pendapat. Kejelasan rumusan serta penafsiran pasal menjadi salah satu hal yang turut mendapat perhatian dalam kajian hukum.

Dalam perkara PANR, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan ilegal sebesar Rp5.073.291.914. Selain itu, dua pihak dikenai larangan beraktivitas di sektor pasar modal selama lima tahun dan 18 rekening efek diperintahkan untuk ditutup.

Kasus manipulasi saham PANR berlangsung pada 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023. Berdasarkan pemeriksaan OJK, Satrijanto Tirtawisata, Melani, dan Upita Amalia terlibat dalam pola transaksi yang menciptakan gambaran semu mengenai aktivitas perdagangan serta memengaruhi pembentukan harga saham.

Dilansir dari Medcom, sindikat perdagangan orang kerap memanfaatkan kebutuhan ekonomi masyarakat untuk mendapatkan korban. Perekrutan dapat dilakukan melalui orang yang dikenal, seperti tetangga dan kerabat, maupun melalui pesan di media sosial.

Kepolisian terus mengawasi tawaran pekerjaan luar negeri yang berpotensi berkaitan dengan TPPO. Masyarakat diingatkan agar tidak langsung mempercayai janji pekerjaan sebelum memastikan identitas perekrut dan legalitas perusahaan.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026). Selain Listyo, dua tersangka lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan ketiganya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta.

Peristiwa itu terjadi pada Minggu (1/11/2026) sekitar pukul 02.35 Wita. Berdasarkan keterangan Kapolsek Kuta Utara, Kompol I Ketut Sukadana, korban merupakan warga negara Polandia berinisial MK.

Kalung emas yang dibawa pelaku diperkirakan memiliki berat 38 gram. Setelah berhasil mengambil perhiasan tersebut, pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor.

Meski demikian, penyadapan tidak sepenuhnya dilarang. Sejumlah institusi negara diperbolehkan melakukan intersepsi komunikasi untuk mendukung penyelidikan, penyidikan, pemberantasan tindak pidana, maupun kepentingan intelijen sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang.

Perbedaan utama terletak pada legalitas tindakan, tujuan penyadapan, serta kewenangan pihak yang melaksanakannya. Karena itu, kegiatan intersepsi harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Dilansir dari Detikcom, penyadapan sebenarnya telah dikenal jauh sebelum teknologi komunikasi modern berkembang. Praktik memperoleh informasi rahasia tanpa sepengetahuan pemiliknya sudah dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari menguping percakapan hingga membuka surat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyadap diartikan sebagai tindakan mendengarkan atau merekam informasi maupun pembicaraan orang lain secara sengaja tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kehadiran Nusron. Menurutnya, menteri tersebut datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebelumnya setelah dua kali tidak menghadiri agenda yang telah ditentukan.

"Benar, hari ini saudara NW hadir memenuhi panggilan sebelumnya. Jadi sebenarnya memang tidak ada penjadwalan pemeriksaan untuk hari ini," ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (4/11/2026).

Pejabat yang dicopot adalah AKBP Andhika Dharma Sena. Habiburokhman menilai respons Polri terhadap keluhan masyarakat melalui tindakan terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran merupakan langkah yang patut diapresiasi.

Dalam keterangannya di kompleks parlemen, Habiburokhman menyampaikan apresiasi terhadap keputusan pimpinan Polri tersebut.

Korban berinisial DKA merupakan anak berkebutuhan khusus. Menurut keterangan kepolisian yang diberitakan sejumlah media, dugaan pelecehan terjadi ketika IP melakukan panggilan video dengan seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya.

Dalam penyelidikan sementara, pria tersebut diduga meminta IP melakukan tindakan pelecehan terhadap korban. IP juga diduga dijanjikan sejumlah uang agar bersedia memenuhi permintaan tersebut.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Asep menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan menggunakan metode Scientific Crime Investigation serta pemeriksaan sejumlah saksi dan pengumpulan barang bukti.

Menurut kesaksian Tan Kian, uang yang diserahkan berjumlah 5 juta dollar Singapura atau sekitar Rp 55 miliar. Penyerahan itu berkaitan dengan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan Asabri yang ditangani Kejaksaan Agung.

Tan Kian mengaku sempat mempertanyakan kepada Ferry alasan dirinya masih dipanggil penyidik setelah penyerahan uang dilakukan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan tidak hanya menyasar kepala negara. Sejumlah menteri, politisi, dan pengusaha juga diduga menjadi korban.

Aktivitas tersebut diduga dilakukan melalui telepon seluler dan perangkat komunikasi lainnya. Penyidik kini masih menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain yang diperkirakan berhubungan dengan perkara tersebut.

Modus penyadapan dan perkembangan penyidikan

Kepala PN Jakarta Timur Efendi menjelaskan, kapasitas ruang sidang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jumlah pengunjung. Pengadilan tetap membuka kesempatan kepada masyarakat dari berbagai kelompok untuk mengikuti persidangan secara langsung.

"Sidang terbuka untuk umum, kita tidak membeda-bedakan, semua kubu boleh menonton, masyarakat pada umumnya boleh menonton. Terus kalau memang kapasitasnya 80 jangan lebih, daripada nanti tidak nyaman," ujar Efendi dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026).

Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur dan akses ilegal atau illegal access.

Asep menjelaskan, dugaan tindakan tersebut tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Republik Indonesia. Sejumlah kelompok lain juga masuk dalam daftar target yang sedang diselidiki kepolisian.

Penilaian Titi merujuk pada Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi Muhammad Subhan Palal, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, serta menerima seluruh gugatan penggugat.

Titi menjelaskan bahwa amar putusan tersebut memiliki konsekuensi hukum terhadap dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan wakil presiden.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan dugaan tersebut pada Selasa (3/11/2026). Menurut dia, Arif yang kini berstatus tersangka diduga menanggung sejumlah kebutuhan pribadi keluarga Nusron, termasuk penyelenggaraan pernikahan dan fasilitas transportasi.

Boyamin menjelaskan alasan pihaknya meminta pemeriksaan terhadap Menteri ATR/BPN.

Dilansir dari Nasional, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa tidak ditemukan pelanggaran prosedur dalam proses penyidikan maupun penahanan ketiga anggota kepolisian tersebut.

Ketiga perwira yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen pol Eko Hadi Santoso (EH). Mereka kini menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mabes Polri.

Selain nomor telepon kepala negara, aktivitas penyadapan yang diduga dilakukan tanpa dasar hukum tersebut juga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, mengungkapkan bahwa tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN dan EH. Sementara itu, satu orang berinisial SU masih menjalani pemeriksaan dengan status saksi.

Ferry menjelaskan, Tan Kian awalnya meminta bantuan untuk mendalami perkara Jiwasraya yang sedang dihadapinya. Ferry kemudian menemui Febrie untuk menyampaikan permintaan tersebut, tetapi mendapat respons bahwa Tan Kian berpotensi menjadi tersangka.

Dalam persidangan, Ferry mengungkapkan respons Febrie ketika dirinya menyampaikan permintaan bantuan tersebut.

Polisi baru menerima informasi mengenai kejadian tersebut pada Minggu (1/11), setelah mendapat pemberitahuan dari pihak rumah sakit. Kapolres Buleleng, AKBP Ruzi Gusman, menjelaskan bahwa konflik bermula ketika Lucas menegur GAS yang memutar musik dengan volume terlalu keras. Teguran tersebut diduga membuat pelaku merasa tersinggung dan menyimpan kekesalan.

"Awalnya korban menegur pelaku karena menyetel musik terlalu keras. Mungkin cara penyampaiannya kurang pas sehingga pelaku sakit hati," ujar Ruzi Gusman.

Executive Vice President (EVP) Daop 1 Jakarta PT KAI Januri mengatakan penertiban akan berlangsung bertahap selama sekitar satu bulan. Perusahaan menyiapkan alat berat dan kendaraan pengangkut sampah untuk membersihkan kawasan tersebut.

Januri menjelaskan bahwa pendekatan kepada masyarakat tetap mengutamakan sisi kemanusiaan. Menurutnya, keselamatan penghuni dan perjalanan kereta menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan penataan.

Direktur Eksekutif FLIGHT, Marison Guciano, menilai pengakuan para pemburu tersebut tidak masuk akal. Ia mencurigai mereka sebenarnya mengetahui bahwa satwa yang diburu merupakan elang.

"Menurut saya, ada kejanggalan ketika mereka mengatakan elang brontok itu ayam hutan. Sebenarnya mereka tahu itu elang, tidak masuk akal kalau mereka sampai tidak tahu," tegas Marison Guciano, Direktur Eksekutif FLIGHT.

Ketiga WNA tersebut masing-masing berinisial JN, AS, dan BDC. Berdasarkan pemeriksaan petugas, tarif yang ditawarkan bervariasi, mulai dari US$ 100 untuk dua jam hingga Rp 13,7 juta.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, R. Haryo Sakti, menjelaskan bahwa pengungkapan bermula dari pemantauan aktivitas mencurigakan di sejumlah platform digital.

Dilansir dari Nasional, usulan itu disampaikan Ketua Umum PP KAMMI, Muhammad Amri Akbar, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Ia mendorong agar aktivitas korporasi ilegal yang merusak lingkungan turut menjadi sasaran penegakan hukum melalui mekanisme perampasan aset.

Menurut Amri, praktik pertambangan tanpa izin dan perusakan kawasan hutan merupakan persoalan yang membutuhkan penanganan lebih tegas. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut dinilai perlu menjadi bagian dari objek penindakan, bukan hanya kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

Kasus tersebut berkaitan dengan permintaan bantuan untuk saudaranya yang menghadapi persoalan kepabeanan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa setiap barang impor harus melewati prosedur pemeriksaan sebelum mendapatkan izin keluar dari kawasan pabean.

Mengutip pemberitaan Media Indonesia pada Selasa, 3 November 2026, Jaksa Penuntut Umum mengonfirmasi bahwa Ahmad Dhani pernah meminta bantuan terkait masalah yang dialami saudaranya. Saudaranya diketahui merupakan produsen rokok yang sedang menghadapi persoalan salah peruntukan.

Enam Penyebab Barang Impor Tertahan di Bea Cukai

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR, Selasa (3/11/2026), Budiyono menyoroti perlunya pengaturan yang membedakan perampasan aset berdasarkan putusan pemidanaan dan mekanisme tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture.

Menurut Budiyono, mekanisme perampasan tanpa pemidanaan tidak boleh diterapkan secara sembarangan. Penggunaannya harus dibatasi melalui persyaratan ketat, termasuk pengawasan independen dan pemberian kesempatan kepada pihak terkait untuk mempertahankan haknya.

Dilansir dari Nasional, usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Kejaksaan Agung menilai pengaturan mekanisme perampasan aset perlu disusun secara cermat dengan memperhatikan perlindungan hak kebendaan masyarakat.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejagung, Nerendra Jatna, menjelaskan bahwa praktik perampasan aset di berbagai negara mengenal dua pendekatan hukum. Kedua mekanisme tersebut adalah in personam dan in rem.

Penetapan tersebut menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang terus dilakukan kepolisian di berbagai wilayah Indonesia. Perkembangan penanganan perkara ini disampaikan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, dalam keterangannya kepada Kontan.co.id, Senin (2/11/2026).

Menurut Johnny, sejumlah laporan polisi sudah memasuki tahap I. Pada tahapan tersebut, penyidik Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara sebelum proses penanganan dilanjutkan.

Perkara tersebut menjadi perhatian dalam perkembangan litigasi perubahan iklim karena menyangkut tanggung jawab negara melindungi masyarakat dari dampak pemanasan global. Proses persidangannya resmi dimulai pada 26 Oktober 2026 di Vancouver, Kanada.

Kasus yang dikenal dengan nama La Rose v. His Majesty the King itu sebenarnya telah berjalan sejak 2019. Persidangan dijadwalkan berlangsung selama empat pekan untuk memeriksa gugatan terhadap kebijakan pemerintah Kanada.

Dasar gugatan 15 anak muda di Kanada

Kepala Kejati Sulsel Muhammad Syarifuddin menjelaskan, perkara distribusi alsintan berkaitan dengan bantuan Kementerian Pertanian senilai total Rp243,6 miliar selama dua tahun. Anggaran tersebut terdiri dari Rp123,6 miliar pada 2024 dan Rp120 miliar pada 2025.

Menurut Syarifuddin, penyidik menemukan indikasi penebusan alat kepada oknum tertentu serta manipulasi data kelompok tani penerima bantuan. Sebanyak 74 orang dari kelompok tani dan jajaran Dinas Pertanian kabupaten/kota telah dimintai keterangan.

Salah satu WNA yang dideportasi adalah warga negara Rusia berinisial IP. Pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker tersebut diketahui terlibat dalam kegiatan prostitusi di Bali sehingga dikenai tindakan deportasi.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, menjelaskan bahwa pengawasan tidak hanya mencakup kesesuaian kegiatan warga asing dengan izin tinggal, tetapi juga keabsahan dokumen perjalanan mereka.

Permohonan tersebut tercatat dengan Nomor 406/PUU-XXIV/2026. Ketentuan yang dipersoalkan adalah Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 beserta penjelasannya dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dalam permohonannya, Bernita menilai pembalut merupakan kebutuhan biologis yang tidak dapat dihindari. Produk tersebut diperlukan secara berkala untuk menjaga kesehatan dan kebersihan selama menstruasi.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2026). Menurut Nurul, perekrutan dilakukan melalui media sosial dengan menawarkan gaji tinggi dan bonus bernilai besar.

Nurul menjelaskan bahwa seluruh perkara yang ditangani telah memasuki tahap penyidikan. Polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengidentifikasi jaringan perekrutan yang beroperasi di Indonesia maupun luar negeri.

Menurut kesaksian Ferry, Febrie justru memintanya tidak terlibat dalam persoalan hukum yang menjerat Harvey. Keterangan tersebut muncul ketika jaksa mendalami hubungan Ferry dengan Febrie serta aktivitas kantor hukum yang didirikannya, Law Firm Prime Solution Associate.

Jaksa juga mengonfirmasi keterangan Ferry dalam berita acara pemeriksaan (BAP) mengenai komunikasi dengan Febrie terkait perkara Harvey Moeis.

Polres Metro Bekasi Kota menetapkan pengemudi truk berinisial TM (58) sebagai tersangka. Sementara itu, keluarga korban mulai menerima pendampingan dan santunan dari Jasa Raharja sehari setelah peristiwa tersebut.

Menurut keterangan Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota Joko Sembodo, truk bernomor polisi B-9548-MV melaju dari arah timur menuju barat sebelum mengalami gangguan pengereman.

Dilansir dari Medcom, kuasa hukum Betrand, Timothy Ezra Simanjuntak, memberikan tenggat waktu tujuh kali 24 jam kepada AW untuk menyampaikan penjelasan mengenai dana tersebut. Nilai yang dipersoalkan diperkirakan mencapai Rp50 juta berdasarkan pemeriksaan awal.

Ezra menjelaskan bahwa akun PayPal yang menjadi sumber pendapatan subscription Betrand sebelumnya dikelola oleh tim Sarwendah. Namun, pihak Betrand mengaku belum menerima laporan terperinci mengenai keberadaan maupun penggunaan uang tersebut hingga November 2026.

Simbol kebesaran organisasi itu diserahkan kepada Ki Kusumo setelah hasil Kongres PARFI menetapkannya sebagai ketua umum terpilih. Pihak organisasi menilai seluruh anggota dan pihak terkait perlu menghormati keputusan kongres serta putusan pengadilan.

Bendera pataka bukan sekadar perlengkapan organisasi. Simbol tersebut menjadi identitas resmi sekaligus penanda legitimasi bagi pemimpin yang memiliki pengakuan secara organisatoris.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Mediodecci Lustarini menjelaskan kedua keputusan tersebut menjadi pedoman penanganan konten yang dinilai mengganggu ketertiban umum dan keamanan bernegara. Implementasinya terhubung dengan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) berdasarkan KM 522 Tahun 2024.

Mediodecci menjelaskan pembagian fungsi kedua keputusan tersebut dalam keterangannya di Jakarta Pusat.

Pengungkapan kasus bermula ketika seorang bayi berusia dua bulan bernama Walter dibawa ke rumah sakit akibat cedera kepala. Perempuan yang mengaku sebagai ibunya menyebut bayi tersebut terjatuh dari tempat tidur. Namun, dokter mencurigai adanya kekerasan karena pola lukanya dinilai tidak sesuai dengan penjelasan tersebut.

Polisi kemudian menggeledah kediaman pasangan itu dan menemukan 14 anak yang seluruhnya lahir melalui praktik ibu pengganti. Menurut jaksa, anak-anak tersebut diduga mengalami pemukulan hampir setiap hari.

Dikutip dari Detik Oto, Ahmad Dedi (AD) merupakan salah satu pegawai Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Informasi kekayaannya dapat ditelusuri melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Rincian kekayaan Ahmad Dedi dalam LHKPN

Berdasarkan laporan yang terakhir disampaikan pada 21 Februari 2025, total kekayaan AD mencapai Rp 8.225.048.589 atau sekitar Rp 8,2 miliaran.

Peristiwa tersebut menjadi sorotan karena satwa yang diburu merupakan jenis burung pemangsa yang mendapatkan perlindungan resmi dari negara. Dalam rekaman berdurasi 29 detik, terlihat sejumlah pria berada di kawasan perkebunan dengan seekor elang besar yang sudah tergeletak di tanah.

Video itu memperlihatkan dua lelaki mengenakan seragam loreng sedang membersihkan bulu burung tersebut. Sementara itu, seorang pria lainnya terlihat berdiri sambil membawa senapan angin PCP.

Barang yang diserahkan kepada pengurus pesantren meliputi 16 unit ponsel, dua unit CPU, satu unit drone, lima sepeda motor, serta sebuah brankas berisi uang tunai, emas, dan buku tabungan santri. Penyerahan berlangsung di Mapolres Sukoharjo.

Sekretaris Ponpes HQ, Diyana Indah Sari, membenarkan bahwa pihak pesantren datang untuk mengambil barang-barang yang sebelumnya diamankan penyidik.

Surat telegram bernomor ST/309/X/KEP/2026 itu ditandatangani Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan. Para personel yang dipindahkan terdiri atas tiga perwira dan empat anggota bintara yang terlibat dalam penangkapan tersebut.

Iptu Kevin Asshabul Kahfi, sebelumnya menjabat Kanit 1, dipindahkan menjadi Kanit Reskrim Polsek Gubeng. Iptu Aan Dwi Satriyo Yudho yang sebelumnya bertugas sebagai Kasubnit 1 Unit 1 kini menjadi Ps Kaur Subbagbinkar SDM Polrestabes Surabaya.

Menurut keterangan Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Joko Sembodo, truk bernomor polisi B-9548-MV itu dikemudikan pria berinisial T. Kendaraan melaju dari arah timur menuju barat sebelum mengalami gangguan pengereman di lokasi kejadian.

Akibat insiden tersebut, total 12 orang menjadi korban. Enam korban dinyatakan meninggal dunia, sedangkan enam lainnya mengalami luka-luka dan mendapatkan penanganan di sejumlah rumah sakit.

Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Seala Syah Alam menjelaskan bahwa tekanan ekonomi menjadi alasan kedua pelaku menghabisi nyawa korban. Polisi menerima informasi mengenai peristiwa tersebut dan kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap keduanya.

"Terkait anak tersebut, itu dibunuh oleh kedua orang tuanya, yaitu ibu kandungnya dan ayah tirinya. Itu kejadiannya itu motif karena ekonomi, mereka tidak mampu," ujar Kompol Seala Syah Alam, Kapolsek Kebayoran Lama.

Kepala Balai TNGM Tutut Heri Wibowo mengatakan, 11 remaja tersebut langsung dibawa ke posko untuk diamankan. Sementara itu, tiga orang lainnya diantar masyarakat kembali ke rumah masing-masing.

"14 (orang), terus kemudian 11 (orang) itu berhasil diamankan ke posko kemarin," kata Heri saat dihubungi wartawan, Minggu (1/11/2026).

Dilansir dari Detik Travel, peristiwa itu diduga berlangsung pada Jumat (23/10/2026). Sekitar 20 wisatawan Israel disebut terlibat dalam kejadian yang berlangsung di sebuah toko di kawasan wisata Gili Meno tersebut.

Pemilik toko mengaku kehilangan beberapa barang dagangan. Barang yang dilaporkan hilang meliputi cincin, parfum, hingga pakaian renang.

Dikutip dari Nasional, Mahfud turut mendesak pemeriksaan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (Dit Dikdasmen). Kedua lembaga tersebut dinilai perlu dimintai keterangan berkaitan dengan penerbitan dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.

Desakan itu disampaikan setelah MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut berkaitan dengan gugatan atas keabsahan Suket penyetaraan pendidikan SMA yang dimiliki Gibran.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Bismo Teguh Prakoso menyebut sebanyak 26 orang diamankan dalam operasi tersebut. Namun, laporan kumparan mencatat jumlah berbeda, yakni 27 orang.

Petugas menyita sabu seberat ratusan gram, ganja, ribuan butir ekstasi, alat isap narkoba, mesin pencetak ekstasi, senjata tajam, senjata api, serta uang tunai yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menyatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan.

Menurut Dwi, penanganan perkara dilakukan melalui koordinasi dengan Bareskrim Polri dan mengacu pada komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menegakkan hukum tanpa membedakan pihak yang terlibat.

Mahfud menilai pilihan kata yang digunakan majelis hakim memiliki konsekuensi terhadap waktu mulai berlakunya suatu putusan. Dalam perkara tersebut, MA menggunakan istilah "batal", bukan "membatalkan".

Dalam hukum, terdapat dua konsep yang membedakan keberlakuan putusan berdasarkan waktu. Pertama, ex-nunc yang berarti keputusan berlaku sejak ditetapkan atau untuk masa mendatang.

Kerja sama ini tidak hanya menyasar peningkatan pemahaman akademik, tetapi juga pembentukan karakter profesional yang dibutuhkan dalam menjalankan profesi advokat. Pendidikan hukum diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang menguasai teori sekaligus memahami tanggung jawab dalam praktik hukum.

Sekretaris Jenderal DPN PERADI Profesional, Prof. Dr. H.

Dengan pembayaran yang telah diterima, masih terdapat kekurangan restitusi sekitar Rp24,43 miliar. Kewajiban tersebut telah berkekuatan hukum tetap setelah putusan pengadilan pada 2023 diperkuat melalui proses kasasi pada 2024.

Kuasa hukum David, Oya Abdul Malik, menjelaskan bahwa pembayaran sebagian restitusi berasal dari hasil lelang mobil Jeep Wrangler Rubicon milik Mario Dandy yang sebelumnya disita sebagai barang bukti.

Menurut berkas perkara, kasus ini berkaitan dengan uang tunai senilai €105.000 yang diduga diterima Nainggolan dari Nasr-Eddine Sekkaki. Dana tersebut disebut berasal dari aktivitas ilegal dan rencananya akan ditransfer ke rekening ibu Sekkaki.

Penyelidikan terhadap Nainggolan bermula pada Januari 2025 ketika polisi menangkapnya dalam operasi antinarkotika yang lebih luas di Antwerpen. Namun, jaksa tidak lagi menuduhnya terlibat langsung dalam perdagangan narkoba internasional maupun organisasi kriminal.