• Minggu, 29 Januari 2023

KPK Tetapkan AKBP Bambang Kayu Sebagai Tersangka Kasus Suap, Polri : Sudah Diproses Secara Kode Etik

- Rabu, 23 November 2022 | 20:29 WIB
KPK Tetapkan Anggota Polisi AKBP Bambang Kayun sebagai Tersangka Suap Penanganan Kasus (Ilustrasi)
KPK Tetapkan Anggota Polisi AKBP Bambang Kayun sebagai Tersangka Suap Penanganan Kasus (Ilustrasi)

 CirebonTimes - Belum lama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan AKBP Bambang Kayun sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. KPK menduga Bambang menerima uang miliaran rupiah serta kendaraan mewah.

“Diduga tersangka terima uang miliaran rupiah dan juga barang berupa kendaraan mewah,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Rabu (23/11/2022).

Lebih lanjut, Ali tidak menjelaskan secara detail nominal uang miliaran rupiah yang diduga diterima Bambang tersebut. KPK memastikan bakal mengungkap setiap perkembangan dari perkara yang diusut kali ini.

Baca Juga: Termasuk Cirebon, Inilah Suku di Jawa Barat Selain Sunda

Sebelumnya diketahui, KPK membuka penyidikan baru terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat AKBP Bambang Kayun dan ditetapkan menjadi tersangka terkait pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).

KPK juga akan menyampaikan secara resmi sejumlah pihak yang ditetapkan menjadi tersangka, dimulai dari kronologi perbuatan pidana, hingga pasal yang disangkakan sampai proses penyidikan dinyatakan sudah terpenuhi.

Dikutip dari laman https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id, Bambang mendaftarkan permohonan praperadilan pada Senin (21/11) dengan klasifikasi perkara sah atau tidak tidaknya penetapan tersangka. Permohonan praperadilan itu terdaftar dengan Nomor Perkara 108/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. Adapun sidang perdana dijadwalkan pada Senin (5/12).

Baca Juga: Cirebon Itu Sunda atau Jawa? Ini dia Jawabanya!

Lebih lanjut pada gugatannya, dia menyatakan telah menjadi tersangka setelah diduga kuat menerima suap ketika masih menjabat kepala Sub Bagian Pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri pada 2013 sampai dengan 2019.

Halaman:

Editor: Mansyur.

Sumber: PMJ News

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X