Gubernur DKI Harus Jamin Keselamatan Perantau Saat PSBB

Home / Berita / Gubernur DKI Harus Jamin Keselamatan Perantau Saat PSBB
Gubernur DKI Harus Jamin Keselamatan Perantau Saat PSBB ILUSTRASI - PSBB. (Desain: Dena/TIMES Indonesia)

TIMESCIREBON, JAKARTA – Pengamat intelijen dan keamanan Negara, Stanislaus Riyanta menilai, berlakunya PSBB di DKI Jakarta bisa memicu kriminalitas yang bisa memicu konflik sosial antar masyarakat. Apalagi banyak perantau yang tidak memiliki KTP asli DKI.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar sektor keamanan di DKI Jakarta dari berbagai sektor segera diperketat. Menurut Stanislaus, dalam hal ini peran TNI, BIN dan Polri sangat dibutuhkan. Mengingat keselamatan warga sangat penting diutamakan dari seluruh kepentingan yang lain.

Dia menambahkan, bahwa berlakunya PSBB di DKI Jakarta mempunyai tujuan utama untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Menurutnya, meskipun sebelumnya sudah dilakukan berbagai pembatasan sosial namun dipandang langkah tersebut kurang efektif mengingat terus terjadi peningkatan jumlah orang yang terkena Covid-19 di Jakarta. 

Menurut Stanislaus, PSBB bisa memunculkan beberapa kerawanan seperti di sektor ekonomi dengan terganggunya pendapatan masyarakat dan kesempatan memperoleh pendapatan. 

“Selain itu dengan PSBB ini maka para perantau juga terhambat untuk kembali ke daerah asal karena peraturan di beberapa daerah asal perantau yang menerapkan aturan bahwa orang yang datang dari zona merah Covid-19 akan menjadi ODP dan wajib karantina selama 14 hari,” ujar Stanislaus dalam keterangan tertulis yang diterima TIMES Indonesia di Jakarta, Jumat (10/4/2020).

Kerawanan lainnya adalah adanya economy gap yang bisa memicu kecemburuan sosial yang cukup tinggi. Kelompok menengah ke atas yang mayoritas memperoleh pendapatan tetap akan dipandang sebagai kelompok berbeda oleh kelas menengah bawah yang mayoritas dari sektor informal. Situasi ini bisa memicu kecemburuan sosial dan konflik antar kelas.

Menurutnya, dari berbagai kerawaan tersebut maka potensi ancaman yang terjadi adalah adanya kriminalitas dengan motif ekonomi karena tingkat kesulitan untuk bertahan hidup di Jakarta. Berbagai bentuk kriminalitas seperti penjarahan, pencurian dan lainnya perlu diwaspadai mengingat dalam situasi desakan ekonomi yang ekstrim rasionalitas dan kesadaran hukum bisa melemah.

Untuk itu, Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI akan memberikan bantuan sosial dalam bentuk dan jumlah tertentu untuk masyarakat yang dianggap rawan karena terdampat Covid-19.  Meskipun ada kekhawatiran oleh sebagian kalangan bahwa bantuan sosial ini bisa menjadi persoalan baru terutama jika distribusinya tidak tepat sasaran atau tidak merata. 

“Kerjasama pemerintah pusat dan daerah hingga tingkat terendah perlu dilakukan untuk memastikan semua masyarakat yang dalam kondisi rawan menerima bantuan tersebut, termasuk para perantau dari daerah yang bekerja di DKI Jakarta. Para perantau ini terancam tidak memperoleh bantuan sosial mengingat bukan pemilik KTP DKI, sementara kesempatan memperoleh pendapatan sangat terbatas,” imbuh Stanislaus.

Terkait dengan potensi kriminalitas dan ancaman gangguan keamanan lainnya. Menurut Stanislaus, aparat keamanan perlu melakukan patroli dan pengawasan secara ketat terutama di wilayah rawan. Pendekatan kepada masyarakat secara intens perlu dilakukan agar masyarakat merasakan kehadiran negara pada saat situasi darurat.

Beberapa pihak seperti sektor bisnis menanggapi situasi PSBB ini dengan paranoia berlebihan dan menganggap situasi sekarang bisa mengarah kepada konflik sosial seperti tahun 1998. Sikap paranoid dari sektor bisnis ini mulai nampak dengan adanya penjagaan aparat keamaan yang dapat dinilai berlebihan. Langkah ini dapat menciptakan kesan menunjukkan diri sebagai kelas elit yang justru dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. 

Pengamanan yang berlebihan menjadi daya tarik bagi pihak lain yang akhirnya menjadi kerawanan bagi objek tersebut. Strategi sektor bisnis (non obvitnas dan objek strategis lainnya) yang memperkuat keamanannya dengan menggunakan aparat keamanan organik adalah langkah yang kurang tepat. Langkah tersebut juga akan mengurangi kekuatan aparat keamanan organik Polri dan TNI yang mempunyai tugas besar dari negara untuk menjaga keamanan dan mengutamakan keselamatan rakyat. 

Sektor bisnis yang sudah mempunyai perangkat satuan pengamanan internal dapat melakukan penguatan dengan membangun pengamanan sosial. Cara untuk membangun pengamanan sosial antara lain menjaga hubungan baik lingkungan sekitar, termasuk masyarakat serta meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan wilayah setempat. Jika sektor bisnis mau berbela rasa membantu masyarakat disekitarnya dengan berbagai bantuan sosial yang dibutuhkan masyarakat, maka pengamanan sosial akan secara otomatis terbangun.

“Secara umum jika celah-celah kerawanan yang terjadi sebagai akibat dari PSBB ini bisa diatasi, maka PSBB akan berjalan dengan baik. Tujuan utama untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dapat tercapai dan situasi kembali normal kembali,” kata Stanislaus Riyanta, Analis Intelijen dan Keamanan Negara. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com